Kecam Keras Israel, Pangeran MBS Kembali Tegaskan Tidak Ada Normalisasi Tanpa Negara Palestina Merdeka
Pengaran MBS kembali menegaskan sikap Kerajaan Saudi dalam konflik Palestina-Israel.
Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad Bin Salman (MBS) kemarin kembali menegaskan sikap Kerajaan Saudi dalam konflik Palestina-Israel.
"Kami menegaskan kembali kecaman keras dan penolakan terhadap kejahatan otoritas pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina," kata MBS dalam pembukaan Dewan Syuro di Saudi kemarin, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (18/9).
"Kerajaan Saudi tidak akan berhenti berusaha mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Jerusalem TImur sebagia ibu kotanya dan kami tegaskan Kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa syarat itu," kata MBS.
Pernyataan ini menjadi pukulan keras bagi upaya Amerika Serikat yang selama ingin mewujudkan normalisasi hubungan diplomatik antara Saudi dengan Israel.
Normalisasi yang digagas Presiden AS Donald Trump pada 2020 antara Israel dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab mengakhiri komitmen negara Arab yang sebelumnya bersikap tidak akan menjalin hubungan dengan Israel tanpa negara Palestina merdeka.
Kesepakatan itu kemudian membuat Arab Saudi menjadi sorotan untuk segera mengikuti langkah Bahrain dan UEA menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Dua Syarat
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam kunjungan ke Haiti 6 September lalu mengatakan dirinya masih berharap Saudi dan Israel bisa mewujudkan normalisasi sebelum Presiden Joe Biden mengakhiri masa jabatan pada Januari mendatang.
"Jika kita bisa menyetujui gencatan senjata di Gaza, masih ada ada peluang pemerintahan AS untuk bergerak maju menuju normalisasi," kata Blinken kala itu.
AS sudah menyiapkan paket kesepakatan keamanan untuk ditawarkan kepada Arab Saudi jika normalisasi dengan Israelterwujud, kata Blinken awal tahun ini.
Sebagai prasyarat kesepakatan itu, Riyadh berkeras meminta jaminan kepada AS agar Palestina merdeka.
"Untuk mengupayakan normalisasi, ada dua syarat yang perlu dipenuhi, situasi tenang di Gaza dan rencana kerja yang jelas untuk pendirian negara Palestina merdeka," kata Blinken dalam Forum Ekonomi Dunia di Riyadh.
Namun situasi ini terhalang sikap pemerinatahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang masih menolak berdirinya negara Palestina.
