FOTO: Israel Kian Beringas Bombardir Gaza Tanpa Ampun Setelah Amerika Serikat Memveto Resolusi Gencatan Senjata

Serangan Zionis Israel ke Gaza semakin membabi buta setelah Amerika Serikat (AS) memveto resolusi Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata segera di Jalur Gaza, Palestina.

Israel semakin brutal membombardir Gaza setelah Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata segera di Jalur Gaza, Palestina.

Negara zionis itu semakin beringas melakukan serangan ke Gaza sejak gencatan senjata tujuh hari berakhir 1 Desember lalu.

Operasi Israel yang melancarkan serangan darat pun semakin gencar.

Terlihat dalam rilis Israel pada (8/12/2023) lalu, tank-tank Israel melepas tembakan meriam ke sebuah bangunan yang berada di Khan Younis.

Di sisi lain tentara zionis Israel juga menggunakan rudal anti tank saat melakukan serangan di Gaza.

Begitu juga dengan helikopter militer Apache zionis yang semakin membabi buta melepas serangan rudal ke wilayah Gaza.

Kementerian Kesehatan mengatakan sudah sebanyak lebih dari 17.000 warga sipil tewas.

Sebagian besar korban yang tewas adalah perempuan dan anak-anak.

Akibat kebrutalan serangan Israel ini sebagian besar wilayah di Jalur Gaza sudah hancur bahkan di beberapa titik wilayahnya ada yang nyaris rata dengan tanah.

PBB menyebut sekitar 80 persen penduduk di Gaza utara sudah mengungsi.

Mereka juga dilaporkan mengalami kekurangan bahan makanan, BBM, air hingga obat-obatan.

Sebelum sebanyak 13 anggota Dewan Keamanan memberikan suara mendukung rancangan resolusi singkat gencatan senjata, yang diajukan oleh Uni Emirat Arab pada hari Jumat.

Pemungutan suara di dilakukan setelah Sekjen PBB Antonio Guterres mengambil langkah yang sangat langka, memperingatkan 15 anggora Dewan Keamanan terkait ancaman global dari perang yang berlangsung di Gaza.

Menurut PBB, agresi Israel di Gaza telah menyebabkan 88 persen populasi di wilayah terkepung itu mengungsi, terjadi kelangkaan makanan, bahan bakar, air, dan obat-obatan, serta ancaman penyakit.

"Tidak ada perlindungan yang efektif bagi warga sipil," kata Guterres kepada Dewan Keamanan PBB pada Jumat lalu.