Badan Propaganda Israel Digugat Influencer, Bayaran Promosi Sejak Oktober 2023 Tak Kunjung Cair

Selain tekanan dari Iran, Israel kini juga menghadapi gejolak di dalam negeri. Unit propaganda pemerintah Israel digugat sejumlah influencer dan perusahaan yang menagih pembayaran sejak Oktober 2023.

Padahal, mereka telah melakukan promosi besar-besaran untuk pemerintah. Gugatan ini berkaitan dengan pekerjaan komunikasi publik yang dilakukan pada awal perang di Gaza.

Menurut laporan harian bisnis Israel, Calcalist, para penggugat menuntut pembayaran jutaan shekel dari Israel National Public Diplomacy Directorate, lembaga pemerintah yang bertugas untuk kampanye komunikasi internasional Israel, yang lebih dikenal dengan istilah "hasbara", seperti yang dikutip dari laman Middleeasteye pada Senin (9/3).

Direktorat tersebut kini menghadapi gugatan dari beberapa perusahaan dan influencer yang mengklaim telah memberikan beragam layanan komunikasi dan produksi media setelah serangan yang dilancarkan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.

Serangan tersebut memicu operasi militer besar-besaran oleh Israel di Gaza. Dua perusahaan swasta dilaporkan menuntut total sekitar dua juta shekel, setara dengan sekitar USD650.000. Salah satu perusahaan tersebut menyediakan studio produksi yang digunakan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk wawancara dengan media internasional. Saat ini, perusahaan tersebut menuntut lebih dari setengah juta shekel untuk layanan yang belum dibayar.

Perusahaan lainnya, Intellect menggugat tuntutan lebih dari 1,5 juta shekel kepada kantor perdana menteri Israel yang mengawasi operasional direktorat tersebut. Kontroversi ini juga melibatkan nama Eylon Levy, seorang tokoh Inggris-Israel yang pernah menjabat sebagai juru bicara resmi pemerintah hingga Maret 2024.

Levy menyatakan bahwa ia juga berhak atas pembayaran tertentu, tetapi memilih untuk tidak ikut dalam gugatan karena merasa lelah berusaha menagih kompensasi tersebut. Meskipun tidak lagi bekerja secara resmi untuk pemerintah, lulusan University of Oxford ini tetap aktif menyuarakan narasi pemerintah Israel di media sosial.

Menurut laporan dari Calcalist, puluhan aktivis, influencer, dan influencer independen telah direkrut segera setelah serangan pada 7 Oktober karena unit hasbara pemerintah mengalami kekurangan personel. Banyak dari mereka tidak direkrut secara langsung oleh negara, melainkan melalui perusahaan produksi atau influencer swasta.

"Perusahaan produksi swasta menjadi saluran pembayaran bagi mereka yang mewakili Israel di luar negeri," tulis laporan tersebut, menambahkan bahwa sistem kerja dan pembayaran dalam proyek-proyek tersebut sering kali tidak terorganisasi dengan baik.

Sementara itu, kantor perdana menteri Israel mengakui adanya "ketidakberaturan dalam praktik pengadaan" di direktorat diplomasi publik tersebut. Namun, mereka menyatakan tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut karena kasus ini masih dalam proses hukum. Sejak Oktober 2023, kampanye komunikasi internasional Israel juga diperkuat oleh Kementerian Luar Negeri Israel dan Kementerian Urusan Diaspora. Kedua kementerian ini dilaporkan mengalokasikan anggaran besar untuk menghadapi tuduhan terkait kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang ditujukan kepada Israel.

Pada bulan September tahun lalu, pemerintah Israel menyetujui tambahan anggaran sekitar 150 juta shekel untuk kampanye diplomasi publik kementerian luar negeri. Dana tersebut menambah anggaran sebelumnya yang mencapai 520 juta shekel. Menteri Luar Negeri Gideon Saar bahkan membentuk direktorat diplomasi publik baru yang bertujuan untuk memperkuat kampanye digital dengan merekrut blogger dan influencer media sosial, setelah evaluasi menunjukkan bahwa upaya komunikasi sebelumnya kurang efektif.

Di sisi lain, Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli juga dilaporkan memimpin kampanye komunikasi yang menargetkan kampus-kampus di Amerika Serikat, termasuk upaya untuk memengaruhi definisi antisemitisme dalam kerangka hukum di negara tersebut. Pada Mei 2025, kementerian yang dipimpin oleh Chikli bahkan menawarkan dana hingga satu juta shekel kepada pemerintah kota di permukiman Israel untuk menjalankan kampanye hasbara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Langkah ini menunjukkan komitmen Israel untuk memperkuat citra dan menjelaskan posisinya di kancah internasional, terutama dalam menghadapi kritik yang terus meningkat terkait kebijakan dan tindakan yang diambil oleh negara tersebut. Dengan anggaran yang cukup besar dan strategi yang lebih terarah, Israel berharap dapat memperbaiki persepsi global terhadapnya.