MenPAN-RB Jamin Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Layanan Publik, Ini Strateginya
Kegiatan asistensi tetap berlangsung dengan memanfaatkan teknologi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini buka suara terkait pemangkasan anggaran kementerian yang tengah diperbincangkan.
Rini memastikan target kinerja instansi yang dinakhodainya tetap akan tercapai sesuai prioritas setelah dilakukannya efisiensi anggaran.
“Dalam pelaksanaan efisiensi anggaran, ada dua prinsip utama yakni memastikan target kinerja tetap tercapai sesuai prioritas dan perencanaan organisasi. Kedua, pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa gangguan atau penurunan kualitas,” ujar Rini dalam keterangannya, Rabu (12/2).
Rini menyebut, imbas efisiensi anggaran yang juga berlaku pada kementerian PAN-RB, perlu ada strategi untuk beradaptasi.
Dia berujar, efisiensi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih optimal, sesuai dengan prioritas nasional, sehingga dapat mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami menerapkan shared program, shared outcomes, shared activities antar-unit kerja untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antar program. Kedua, dilakukan penyesuaian pola kerja kedinasan melalui penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) yang sebelumnya telah kita lakukan,” jelasnya.
Dia bilang penerapan FWA ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 21/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 94/2021 untuk mengoptimalkan produktivitas ASN melalui fleksibilitas lokasi dan waktu kerja. Selain itu, Rini juga menyebutkan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja akan digunakan dengan lebih bijak.
Untuk diketahui, Komisi II DPR RI juga menyetujui perubahan pagu anggaran Kementerian PANRB dalam APBN 2025, yang telah disesuaikan melalui mekanisme rekonstruksi anggaran guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung program prioritas.
Jamin Tidak Mengganggu Pelayanan Publik
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyebut efisiensi anggaran bukan hambatan, tetapi merupakan kesempatan untuk bekerja lebih cerdas dan inovatif.
Meskipun terdapat efisiensi anggaran yang cukup signifikan, kegiatan asistensi tetap berlangsung dengan memanfaatkan teknologi, seperti pendampingan daring dan penggunaan platform digital untuk evaluasi dan pemantauan.
Demikian pula dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) di berbagai instansi. Proses penilaian dan pembinaan unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tetap dilakukan dengan pendekatan yang lebih strategis, termasuk pemanfaatan metode evaluasi berbasis data dan diskusi terfokus secara daring maupun luring terbatas.
“Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga tetap menjadi prioritas. Monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus dilakukan dengan menyesuaikan pola kerja yang lebih efisien, namun tetap mengutamakan transparansi dan efektivitas,” pungkas Erwan.