Pemkab Morut Perkuat Tata Kelola Keuangan Demi Kepercayaan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) terus mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah untuk menjaga kepercayaan publik serta mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut), Sulawesi Tengah, terus menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
Bupati Morowali Utara, Delis J Hehi, menegaskan bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan, pihaknya memiliki tanggung jawab besar. Tanggung jawab tersebut meliputi pengelolaan keuangan daerah secara tepat dan transparan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pernyataan ini disampaikan Delis di Kolonodale pada Minggu, 31 Mei, menekankan pentingnya akuntabilitas. Konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang sehat diharapkan dapat terus berlanjut, memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif untuk kepentingan publik.
Prestasi WTP dan Indikator Tata Kelola Keuangan Morut yang Sehat
Bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah telah dibuktikan Pemkab Morut dengan raihan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.
Predikat WTP ini bukan kali pertama bagi Pemkab Morut, melainkan telah diraih tujuh kali secara beruntun sejak tahun 2018. Pencapaian tersebut menjadi acuan penting dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan konsistensi yang patut diapresiasi.
Bupati Delis J Hehi menjelaskan bahwa opini WTP merupakan indikator krusial. Ini menandakan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga disiplin fiskal dan menerapkan tata kelola keuangan yang sehat.
Konsistensi ini mencerminkan upaya Pemkab Morut dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Proses pengayaan program serta tata kerja yang baik menjadi pendukung utama pengelolaan keuangan yang transparan.
Strategi Pemkab Morut Optimalkan Anggaran Daerah
Dalam mengoptimalkan tata kelola anggaran yang sehat, Pemkab Morut menerapkan berbagai strategi komprehensif. Langkah-langkah tersebut meliputi digitalisasi sistem, penguatan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Digitalisasi sistem berperan penting dalam meminimalisasi risiko penyalahgunaan anggaran, sekaligus mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat. Inovasi ini memastikan proses keuangan berjalan lebih efisien dan transparan.
Di tengah upaya efisiensi anggaran, program prioritas daerah tetap berjalan dengan baik. Program-program ini diintegrasikan dengan program pemerintah pusat, sehingga konsistensi pembangunan tetap terjaga dan berkesinambungan.
Langkah penting lainnya untuk menjaga konsistensi pengelolaan keuangan yang sehat adalah pembangunan kolaborasi lintas sektor. Kerjasama ini melibatkan pihak internal maupun eksternal pemerintahan daerah, menciptakan sinergi yang kuat.
Sumber: AntaraNews