PAN Setuju Usulan Pilkada Dipilih DPRD, tapi Ada Syaratnya
Viva menyebut PAN memberi beberapa catatan khusus. Pertama, seluruh partai politik bersepakat bulat untuk menerima pilkada dilaksanakan tidak langsung.
Partai Amanat Nasional atau PAN menyatakan sikap resmi partainya terkait usulan Pilkada Tidak Langsung. Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi menyatakan PAN setuju dengan usulan tersebut.
“PAN setuju Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung, atau dipilih melalui DPRD," kata Viva dalam keterangannya, Selasa (30/12).
Namun, Viva menyebut PAN memberi beberapa catatan khusus. Pertama, seluruh partai politik bersepakat bulat untuk menerima pilkada dilaksanakan tidak langsung.
"Dengan demikian proses pembahasan revisi UU pilkada tidak akan akan digunakan oleh parpol untuk berselancar menjaring suara rakyat,” kata dia.
Selain itu, pihaknya berharap usulan itu tidak menimbulkan polemik dan berujung demo. "Tidak menimbulkan pro kontra secara tajam dan meluas di publik. Karena setiap pembahasan UU Pilkada memancing demonstrasi yang masif secara nasional," ungkapnya.
Menurut Viva, secara hukum tata negara, UUD 1945 tidak menyebut secara eksplisit bahwa Pilkada dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD.
"Keduanya sama-sama konstitusional dan tidak melanggar hukum. Yang ditekankan adalah prosesnya harus demokratis. Hal itu diatur di Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis," ungkapnya.
Keputusan MK
Viva menyebut, MK telah memutuskan bahwa Frasa dipilih secara demokratis adalah open legal policy di bawah kewenangan DPR dan pemerintah.
"Kajian akademis sampai saat inipun masih terbelah menjadi dua, yakni ada pihak yang sepakat Pilkada tidak langsung, dan ada yang tidak sepakat dengan beragam argumentasinya," ungkapnya.
PAN menilai, ada beberapa keunggulan pemilihan Pilkada secara tidak langsung, diantaranya lebib hemat dan efisien.
"Lebih efektif dan efisien biaya. Kandidat akan tertantang mempersiapkan visi misinya., menurunkan potensi konflik suku, agama, adat, dan ras. Karena terkadang faktor primordialitas dimasukkan ke turbulensi politik sehingga menimbulkan politik SARA. Hal itu yang dihindari," kata dia.
Hindari Politik Uang
Selain itu, lanjutnya, usulan itu juga menghindari money politic atau politik uang di masyarakat.
"Karena pengalaman empiris, banyaknya suara kandidat ditentukan oleh banyaknya amplop yqng dibagikan ke masyarakat pemilih. Potensi anggota Dewan dan partai yang terlibat money politic juga tidak tertutup kemungkinan ada. Maknya harus ada penanganan khusus dalam hal pencegahan yqng dilakukan oleh aprat penegak hukum," pungkasnya.