Puan: Pembahasan RUU KUHAP Tak Terburu-buru dan Libatkan Publik

DPR dan pemerintah menargetkan RUU KUHAP dapat disahkan sebelum 2026 karena akan bersinggungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka dan tidak terburu-buru. Ia memastikan, DPR melalui Komisi III melibatkan pakar dan perwakilan masyarakat dalam pembahasannya.

"Terkait dengan KUHAP, DPR tentu saja sampai saat ini masih melakukan proses pembahasan. Dan kami melakukan pembahasan tersebut secara terbuka, mengundang pihak-pihak yang memang kami harus lakukan bersama-sama untuk bisa melakukan pembahasan tersebut," kata Puan usai Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Menurutnya, proses masih berlangsung melalui rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menampung masukan dari elemen masyarakat.

"Kalau kemudian belum dibuka ataupun terbuka, karena memang sampai saat ini prosesnya itu masih dilakukan, melakukan RDP, RDPU, kemudian meminta masukan dari semua pihak yang ada di seluruh elemen masyarakat," tuturnya.

RUU KUHAP yang merevisi UU No. 8 Tahun 1981 itu kini berada dalam tahap tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin), membahas aspek redaksional. Setelah itu, draf akan dikembalikan ke Panja untuk finalisasi.

"Jadi kita tidak terburu-buru, kita juga sudah melakukan ini dari bulan-bulan yang lalu, dari sidang-sidang yang lalu. Dan nanti tentu saja kami akan juga membuka hal ini pada waktunya," jelas Puan.

DPR dan pemerintah menargetkan RUU KUHAP dapat disahkan sebelum 2026 karena akan bersinggungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Komisi III juga mengatakan, masukan substansi dari kelompok sipil masih bisa diakomodasi selama disepakati semua fraksi.