Nezar Patria Tekankan Pentingnya Harmonisasi Regulasi Digital untuk Layanan Publik
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyoroti krusialnya harmonisasi regulasi digital antara pusat dan daerah demi keberlanjutan layanan telekomunikasi dan investasi, menyusul insiden penghentian layanan yang merugikan masyarakat.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menegaskan bahwa jaringan telekomunikasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Penghentian layanan tanpa solusi alternatif bukan langkah bijak dan berpotensi mengganggu layanan publik secara luas. Pernyataan ini disampaikan menanggapi insiden penghentian layanan telekomunikasi di Kota Mojokerto baru-baru ini.
Nezar Patria menekankan pentingnya dialog dan koordinasi untuk menyelesaikan perbedaan persepsi terkait aturan atau kewenangan pengelolaan aset. Pemutusan layanan secara sepihak dapat berdampak langsung pada masyarakat. Komdigi siap memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah dan industri telekomunikasi demi kepentingan bersama.
Pernyataan ini muncul dalam diskusi panel bertajuk "Penguatan Transformasi Digital Nasional: Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur Digital". Acara tersebut diselenggarakan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) di Jakarta. Diskusi ini bertujuan mencari solusi atas tantangan regulasi di sektor digital.
Tantangan dalam Pembangunan Infrastruktur Digital Nasional
Ketua Umum MASTEL Sarwoto Atmo Sutarno menggarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur digital memiliki posisi strategis sebagai fondasi transformasi digital nasional. Infrastruktur ini bukan semata sarana bisnis operator telekomunikasi. Industri dituntut mempercepat pembangunan infrastruktur, mulai dari fixed broadband hingga 5G, agar layanan digital dapat dinikmati merata oleh masyarakat.
Namun, industri telekomunikasi menghadapi tantangan ganda, termasuk biaya regulasi yang tinggi, persaingan usaha ketat, dan monetisasi layanan yang belum optimal. Berbagai hambatan pembangunan infrastruktur digital kerap bersumber dari ketidaksiapan ekosistem. Tata kelola pelaksanaan di lapangan juga seringkali belum terpadu.
Sarwoto menambahkan, ketidaksinkronan kebijakan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung yang belum optimal menjadi kendala. Belum seragamnya pemahaman daerah terhadap pentingnya infrastruktur digital sebagai pilar pembangunan menghambat proses transformasi. Situasi ini diibaratkan "pasir dalam sepatu" yang memperlambat langkah besar bangsa.
Urgensi Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah
Nezar Patria menegaskan bahwa kebijakan daerah harus tetap mendukung kepentingan publik dan arah besar transformasi digital Indonesia. Harmonisasi regulasi pusat dan daerah sangat penting agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat berjalan tanpa hambatan. Hal ini juga untuk memastikan otonomi daerah selaras dengan kebijakan nasional.
Kekhawatiran pelaku industri mencuat setelah Pemerintah Kota Mojokerto menghentikan sementara operasional sejumlah penyelenggara layanan telekomunikasi dan internet. Penghentian ini dilakukan melalui penonaktifan Optical Distribution Cabinet (ODC). Tindakan tersebut dinilai berpotensi mengancam keberlanjutan layanan publik dan merugikan konsumen.
Sekretaris Jenderal MASTEL C. Mirza Taufik menjelaskan bahwa penghentian sementara tersebut dilandasi dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Kabel Serat Optik Telekomunikasi. Namun, penegakan regulasi tidak semestinya dilakukan dengan cara yang mengganggu kepentingan publik. Pelaku industri merasa was-was karena langkah ini bisa menjadi preseden buruk.
Mirza Taufik menekankan perlunya Kemendagri bersama kementerian terkait untuk menjembatani pemerintah daerah. Tujuannya adalah menciptakan kesamaan tafsir regulasi serta solusi win-win yang tidak merugikan konsumen dan dunia usaha. Ini krusial untuk menjaga iklim investasi.
Komitmen Pemerintah untuk Keberlanjutan Layanan Publik
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan layanan publik, termasuk telekomunikasi, tidak terganggu oleh kebijakan daerah. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci percepatan digitalisasi nasional. Konsumen harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
Bima Arya menyatakan tidak setuju dengan pemutusan layanan selama tidak ada pelanggaran berat dan konsumen tidak dirugikan. Kemendagri akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait untuk mencegah munculnya kebijakan yang merusak kepercayaan publik dan iklim investasi di sektor telekomunikasi.
Semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, MASTEL, APJATEL, dan pelaku industri telekomunikasi, diharapkan dapat duduk bersama. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik. Ini penting agar tidak muncul preseden buruk yang menghambat kemajuan digital bangsa.
Sumber: AntaraNews