Efisiensi Anggaran Pemerintah: CELIOS Ingatkan Kesehatan Belanja K/L dan Daerah
Pakar ekonomi menyoroti pentingnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dengan memperhatikan kesehatan belanja Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah untuk mencegah gangguan ekonomi dan penurunan layanan publik.
Jakarta – Kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah disusun oleh pemerintah memerlukan perhatian serius terhadap kesehatan belanja kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah. Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menggarisbawahi hal ini saat dihubungi di Jakarta pada Jumat.
Bhima menekankan bahwa pemangkasan anggaran yang tidak dilakukan dengan hati-hati berpotensi besar menimbulkan risiko gangguan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, pos belanja esensial seperti pendidikan dan kesehatan tidak boleh terkena dampak pemangkasan.
Langkah efisiensi ini digulirkan pemerintah dalam upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen. Pemerintah juga mempertimbangkan dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap proyeksi APBN.
Risiko Pemangkasan Anggaran yang Tidak Hati-hati
Bhima Yudhistira memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran yang tidak tepat dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan pelayanan publik. Ia mencontohkan, jika efisiensi anggaran daerah sampai mengakibatkan pemutusan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka risiko gangguan ekonomi akan semakin besar.
Selain itu, lanjut Bhima, kualitas pelayanan publik dapat menurun tajam dan infrastruktur menjadi bermasalah. Kondisi ini tentu akan bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk menarik investasi ke Indonesia.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun sebelumnya juga dinilai telah membatasi fleksibilitas pergeseran belanja daerah. Sementara itu, untuk belanja K/L, meskipun masih ada ruang untuk pemangkasan, perhitungan harus dilakukan secara terukur agar efisiensi tidak mengganggu kinerja esensial.
Urgensi Transparansi dan Kajian Fiskal Mendalam
Bhima menggarisbawahi pentingnya indikator yang jelas dalam meninjau anggaran, sehingga pemangkasan tidak hanya berdasarkan blokir pos belanja secara agregat. Ia menyerukan agar kebijakan efisiensi anggaran harus berbasis kajian fiskal yang transparan dan terbuka untuk publik.
Publik juga berhak menilai mengapa sejumlah program prioritas dengan pagu besar tidak diefisiensikan terlebih dahulu. Contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang menurut Bhima, seharusnya dipertimbangkan efisiensinya sebelum pos belanja lain.
Kajian risiko fiskal yang terbuka berdasarkan skenario moderat dan terburuk sangat diperlukan. Transparansi ini akan membantu membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa keputusan efisiensi didasarkan pada analisis yang komprehensif.
Proyeksi APBN di Tengah Tekanan Global
Pemerintah saat ini tengah menyusun rencana efisiensi anggaran di berbagai K/L untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global, khususnya kenaikan harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memaparkan beberapa skenario dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN. Pada skenario pertama, dengan Indonesian Crude Price (ICP) sekitar 86 dolar AS per barel dan nilai tukar rupiah Rp17.000 per dolar AS, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen.
Dalam skenario moderat, ICP diproyeksikan 97 dolar AS per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp17.300 per dolar AS, sehingga defisit berpotensi meningkat menjadi 3,53 persen. Sementara itu, skenario pesimistis menunjukkan ICP mencapai 115 dolar AS per barel, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, dan defisit APBN melebar hingga 4,06 persen.
Sumber: AntaraNews