Belanja Infrastruktur Lombok Barat Tertinggi di NTB, Bukti Komitmen Pembangunan
Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berhasil mencatatkan belanja infrastruktur tertinggi di NTB, menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) berhasil mencatatkan rasio belanja infrastruktur tertinggi se-Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2026. Capaian ini diraih di tengah tantangan keterbatasan fiskal daerah akibat penyesuaian anggaran yang signifikan. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah terhadap pembangunan.
Rasio belanja infrastruktur Pemkab Lobar mencapai 38,69 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Angka ini menempatkan Lombok Barat sebagai yang terdepan dibandingkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di NTB. Prioritas anggaran secara jelas diarahkan untuk pembangunan fisik dan peningkatan layanan publik.
Keterbatasan fiskal daerah muncul menyusul pemangkasan transfer keuangan daerah sebesar Rp310 miliar. Namun, kondisi ini tidak menghambat laju pembangunan berkat penyesuaian strategi belanja yang lebih disiplin dan terarah. Pemkab Lobar berupaya menjaga stabilitas fiskal sambil terus mendorong pertumbuhan daerah.
Komitmen Pembangunan Infrastruktur di Tengah Keterbatasan Anggaran
Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menyatakan bahwa pemangkasan transfer keuangan daerah tidak menyurutkan komitmen pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang merata tetap menjadi fokus utama. Hal ini membuktikan bahwa tantangan fiskal bukan alasan untuk menahan laju pembangunan.
Penyesuaian strategi belanja dilakukan secara cermat dan terukur. Langkah ini memastikan bahwa setiap alokasi anggaran infrastruktur memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama keberhasilan Pemkab Lobar.
Angka rasio belanja infrastruktur 38,69 persen menjadi indikator kuat. Ini menunjukkan bahwa prioritas anggaran Pemkab Lobar benar-benar berpihak pada pembangunan fisik. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.
Pengelolaan Belanja Pegawai yang Efisien dan Penghargaan Nasional
Selain fokus pada infrastruktur, Pemerintah Lombok Barat juga menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan belanja pegawai. Rasio belanja pegawai daerah tercatat sebesar 34,23 persen. Angka ini relatif ketat dan mendekati ambang batas ideal yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ambang batas ideal rasio belanja pegawai adalah 30 persen. Dengan selisih hanya 4,23 persen dari regulasi tersebut, Lombok Barat menjadi daerah yang paling mendekati rasio ideal di NTB. Capaian ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab.
Atas kinerja pengelolaan anggaran yang inovatif dan disiplin, Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi. Kabupaten Lombok Barat masuk nominasi kabupaten/kota terbaik dalam ajang Enterpreneur Government. Penghargaan ini diberikan melalui pembiayaan kreatif tingkat nasional.
Bupati Zaini berharap efisiensi belanja pegawai dan alokasi besar untuk infrastruktur dapat terus mendorong percepatan pembangunan. Ini juga diharapkan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sumber: AntaraNews