Pembangunan NTB

Presiden Prabowo Subianto menitipkan lima pesan penting untuk NTB, menekankan penguatan persatuan, kerja nyata, dan pembangunan yang berpihak pada rakyat demi kesejahteraan bersama.

BPS NTB memastikan proses Rekrutmen Mitra Sensus Ekonomi 2026 berjalan transparan dan objektif tanpa jalur khusus, demi menjamin kualitas data pembangunan daerah.

Inovasi Pemerintah Provinsi NTB melalui program Desa Berdaya NTB tematik senilai Rp300 juta per desa, berhasil memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Simak dampaknya!

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berhasil mencatatkan belanja infrastruktur tertinggi di NTB, menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan daerah.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyerukan kepada masyarakat untuk memperkuat solidaritas Idul Fitri dan pengendalian diri, menekankan pentingnya kepedulian sesama dan pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Provinsi NTB resmi menunjuk BPR NTB sebagai bank penyalur gaji PPPK dan pegawai pemerintah lainnya. Langkah ini diharapkan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat ekonomi lokal.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal merombak jajaran birokrasinya dengan melakukan mutasi pejabat NTB, melibatkan 29 orang termasuk 21 kepala OPD, demi efektivitas pemerintahan.

LKBN ANTARA biro NTB memperingati HUT ANTARA NTB ke-88 dengan pameran foto jurnalistik dan peluncuran buku 'Dari Api ke Aksara', merefleksikan perjalanan panjang dalam mencerdaskan bangsa.

Vonis mantan Sekdaprov NTB dalam kasus Korupsi NCC NTB dipangkas, namun kasus ini menyoroti kelemahan tata kelola aset daerah yang berpotensi merugikan negara.

Pemerintah Provinsi NTB serius mematangkan pembentukan BUMD Investasi NTB Capital, sebuah entitas baru yang fokus pada investasi dan siap beroperasi pada 2026.

Rancangan APBD NTB 2026 turun signifikan menjadi Rp5,4 triliun akibat pengalihan dana transfer pusat, mendorong Pemprov NTB untuk berinovasi dan efisiensi anggaran.

Pemprov NTB meluncurkan program Desa Berdaya NTB untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Dengan pendekatan inovatif, mampukah program ini mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat?

Komisi I DPRD NTB menilai Tim Percepatan Gubernur NTB yang baru dibentuk sangat representatif, berbeda dengan stafsus, dan siap mengakselerasi pembangunan daerah.