Pemerintah Beri Sinyal Tunda Penerapan Pajak Karbon, Tetap di 2022?

Merdeka.com - Per 1 Juli 2022 mendatang rencananya pemerintah akan mulai menerapkan pajak karbon bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara. Namun Kementerian Keuangan memberikan sinyal penerapannya akan kembali ditunda.

"Penerapan pajak karbon dengan kondisi saat ini akan dipertimbangkan untuk penerapan pajak karbon pada Juli," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis, (23/6).

Febrio memastikan penerapan kebijakan pajak karbon akan tetap dilakukan pada 2022. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Penerapannya akan tetap dilakukan pada sektor PLTU batubara dengan mekanisme cap dan tax pada tahun 2022," kata dia.

Penerapan pajak karbon di tahun ini juga sebagai wujud komitmen Indonesia sebagai penggerak kebijakan strategis. Sebab, tahun ini Indonesia sedang menjadi Pemimpin Presidensi G20.

Ini juga sekaligus mendorong aksi mitigasi dan upaya menyiapkan mekanisme transisi energi dengan cara menghentikan PLTU batubara dan mempercepat akselerasi pembangunan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).

"Pemerintah terapkan pajak karbon sebagai penggerak kebijakan strategis dan akan menampilkannya dalam showcase Presidensi G20," katanya.

Proses Finalisasi

Saat ini lanjut dia, pemerintah masih terus mematangkan teknis penerapan pajak karbon di semua kementerian dan lembaga, termasuk di Kementerian Keuangan. Penyusunan aturan ini mempertimbangkan berbagai aspek. Mulai dari kesiapan pasar karbon yang memang sudah ada, kesiapan sektor, kondisi perekonomian nasional hingga gejolak yang terjadi di global.

"Gejolak global ini perlu kita antisipasi mengingat kondisi global dan masih perlu disempurnakannya skema pasar karbon. Di sisi lain ini sangat krusial buat pencapaian determinan kita," kata dia.

Tak hanya itu, pemerintah juga mempertimangkan penerapan pajak karbon untuk PLTU batubara yang sudah dikenakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Pajak karbon sudah berlangsung di antara PLTU di Kementerian ESDM," kata dia.

Sebagai informasi, penundaan penerapan pajak karbon sebelumnya sudah pernah dilakukan. Seharusnya pajak karbon mulai diterapkan pada 1 April 2022 lalu. Kala itu pemerintah menunda penerapan pajak karbon dengan alasan yang sama. Penerapannya pun ditunda hingga 1 Juli 2022.