Pajak Karbon

Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca, namun implementasi pajak karbon sebagai instrumen utama terhambat karena belum tuntasnya peta jalan kebijakan. Simak urgensi Peta Jalan Pajak Karbon yang berkelanjutan untuk mencapai target emisi.

Semula pajak karbon akan mulai diterapkan pada tahun 2022, namun kebijakan tersebut ditunda hingga 2025 mendatang.

Presiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.

Presiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.

Presiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.

Mereka ramai-ramai membeli unit karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 milik PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO).

Pemberlakuan pajak karbon bertujuan untuk memberikan alternatif kepada dunia usaha dalam upaya mengurangi emisi karbon.

Presiden Jokowi telah meresmikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.

POJK No.14/2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon (POJK bursa karbon) akan menjadi pedoman dan acuan perdagangan karbon melalui bursa karbon.

Pemerintah resmi memulai mekanisme perdagangan karbon untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara, dan akan terus dikembangkan untuk sektor ketenagalistrikan lainnya guna menekan pembuangan emisi gas rumah kaca (GRK).

Salah satu instrumen yang digunakan dalam pengukuran transaksi perdagangan karbon melalui Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU), yang di fase awal 2023 berlaku untuk 99 PLTU.

Dia menjelaskan, melalui NDC tersebut, pemerintah Indonesia bertekad untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

Inarno mengatakan, dalam Permen tersebut di pasal 27 disebutkan penyelenggara pasar karbon yakni Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebab dalam hal ini BEI merupakan penyelenggara pasar yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas sektor jasa keuangan atau OJK).

Febrio menjelaskan, untuk penerapan pajak karbon harus memperhatikan berbagai aspek. Baik kondisi ekonomi dalam negeri maupun global agar dampak penerapannya bisa diminimalisir.

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyayangkan penundaan penerapan pajak karbon oleh pemerintah. Padahal tarif pajak karbon Indonesia sangat murah dan berpotensi banyak peminatnya.

Menko Airlangga menyampaikan, kebijakan pajak karbon akan mulai diterapkan pada 2025 mendatang. Meski begitu, Airlangga tidak menyebut alasan pemerintah menunda pelaksanaan kebijakan pajak karbon sampai tiga tahun mendatang itu.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menyayangkan keputusan pemerintah untuk menunda pelaksanaan pajak karbon pada Juli 2022 lalu. Menurutnya, penerapan pajak karbon dapat menjadi alternatif baru pembiayaan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.

Pemerintah memberikan sinyal penundaan penerapan pajak karbon untuk sektor pembangkit listrik tenaga uap. Pasalnya penerapan pajak karbon masih menunggu situasi dan kondisi ekonomi domestik maupun global membaik.

Awalnya penerapan itu dilaksanakan pada 1 Juli 2022, dan hingga saat ini sudah ditunda dua kali. Pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 20211 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 13 Ayat 1 Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Dalam rangka menurunkan emisi karbon, pemerintah telah membuat instrumen pengenaan pajak bagi kegiatan usaha yang menghasilkan emisi. Sayangnya, instrumen pajak karbon yang seharusnya diterapkan per 1 April 2022 lalu masih belum diimplementasikan.