Ekonom usul sistem jalan nasional dihapus

Merdeka.com - Ekonom senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi menyoroti buruknya kualitas infrastruktur darat di Indonesia, khususnya jalan raya. Dia menyatakan sejak 1950-an, rasio pertumbuhan jalan tak pernah mencapai 60 persen dari luas wilayah.

"Sejak kita merdeka rasio pembangunan jalan baru 56,8 persen. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, malah tidak meningkat baik," kata Pande dalam diskusi peluncuran buku 'Untuk Indonesia 2014-2019: Agenda Ekonomi' di Kantor CSIS, Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut Pande, amburadulnya pembangunan jalan ini berhubungan dengan berlapisnya wewenang pemeliharaan jalan. Dia heran, mengapa Kementerian Pekerjaan Umum masih mengurusi jalan-jalan di beberapa daerah.

Buat Pande, adanya sistem jalan milik pemerintah pusat, jalan provinsi, sampai jalan kabupaten/kota, merupakan inefisiensi.

"Perlukah ada jalan kabupaten, provinsi atau nasional? Saya rasa tidak. Justru yang terjadi ketika ada jalan rusak terjadi lempar tanggung jawab," kata Pande.

Saat tanggung jawab pemeliharaan berlapis, imbasnya adalah pengawasan yang rendah. Data dikumpulkan CSIS menunjukkan banyak jalan dengan beban maksimal 16 ton, dipaksa dilewati kendaraan dengan beban hingga 32 ton.

Banyaknya unsur pemerintah mengelola jalan turut berdampak pada rendahnya pembangunan jalan baru. Pertumbuhan jalan raya sepanjang 1992-2012 cuma 2,4 persen. Di periode yang sama, sektor otomotif tumbuh 11 persen.

Tak ayal, hal ini membuat beban jalan semakin berat, sehingga cepat rusak. Hal itu, menurut Pande, berkaitan dengan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Pada 2013, setiap hari 81 orang tewas akibat kecelakaan di jalan raya.

Sebagai solusi, peneliti kawakan ini menyarankan pembedaan fungsi dari sisi regulator. Pemerintah pusat fokus membangun jalan, sedangkan fungsi pemeliharaan jadi tanggung jawab pemerintah daerah.

"Minimal pemeliharaan serahkan saja kepada daerah. Paling tidak penduduk akan cepat mengetahui ketika jalan rusak, yang harus bertanggung jawab adalah bupatinya," kata Pande.