Dorong ekspor, pemerintah bakal tanggung subsidi sistem verifikasi & legalitas kayu

Pemerintah Jokowi-JK tengah membahas upaya peningkatan ekspor Indonesia. Ini perlu dilakukan karena dalam beberapa bulan terakhir neraca perdagangan Indonesia terus mengalami defisit.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah bakal menanggung seluruh subsidi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk industri kecil menengah (IKM). Langkah ini diharapkan bisa mendorong peningkatan ekspor kayu.

"Insentifnya SVLK nya subsidi ditanggung pemerintah untuk IKM. Semuanya ditanggung biaya SVLK nya," ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (12/7).

Selain industri kayu, Kementerian Perindustrian juga mengusulkan kemudahan untuk impor sample bagi industri furniture. Tujuannya, untuk meningkatkan produktivitas dari para IKM pengrajin furniture.

"Tadi saya minta untuk import sample tidak perlu melalui karantina karena kan sample kadang ada kulitnya ada yang lain sehingga nanti industri itu bisa membuat produksi atau prototype dengan lebih cepat," jelas Airlangga.

Dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Kementerian Koordinator bidang Koordinator dan Kementerian Keuangan, Menperin Airlangga juga mengajukan penggunaan serbuk karet atau crumb rubber untuk bahan baku aspal yang dimaksudkan untuk meningkatkan permintaan crumb rubber.

Pencampuran crumb rubber ini diyakini dapat mengurangi ketergantungan impor Indonesia untuk pembangunan jalan aspal. "Untuk di daerah tertentu seperti Bengkulu akan didorong crumb rubber itu untuk dicampur di aspal dengan demikian demand crumb rubber meningkat," tandasnya.