Ada Pemda minta 'untung' dari kebijakan kantong plastik berbayar

Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), Roy Mandey mengeluhkan beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) yang masih belum mengetahui dan menolak kebijakan plastik berbayar yang diterapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal program ini sudah berjalan sejak 21 Februari 2016 lalu.

"Ini masalah pemahaman saja, pemahaman yang mereka belum mengerti. Kemudian mereka masih berharap adanya kesepakatan dengan kementerian lingkungan hidup. jadi poin seperti itu, ada banyak hal lah," ujar Roy kepada merdeka.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/4).

Kesepakatan tersebut diindikasikan terkait benefit atau keuntungan yang akan didapatkan Pemda dari penerapan kantong plastik berbayar. "Nah itu, macam-macam lah. ada yang berhaluan minta benefit (imbal jasa)," ucapnya.

Pemerintah sendiri telah mengirimkan surat ke seluruh kabupaten dan kota untuk sosialisasi program kantong plastik berbayar. Hanya saja, masih ada beberapa pejabat yang seolah pura-pura tidak tahu dengan surat tersebut. "Ada satu bupati mengatakan 'saya belum tanda tangan kok untuk program pengurangan sampah plastik. tapi kenapa di wilayah saya sudah melaksanakan kegiatan itu?," kata dia.

Oleh karena itu, dia berharap agar semua pihak bisa turut mendukung program pemerintah dalam mengurangi konsumsi plastik yang tidak ramah lingkungan. Dengan demikian, program ini bisa memberi dampak positif dan turut memberi kesadaran kepada masyarakat luas.

"Yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana para bupati/walikota, pemprov atau pemkab turut mendukung program ini secara nasional, ini untuk kebaikan dan masa depan bersama," katanya.

Menurut Roy, masyarakat sendiri telah memberi respon positif terhadap kebijakan tersebut.

"kalau dari sisi masyarakat berjalan baik saja. Sudah hampir sekitar 70 persen untuk konsumen kita tidak ada yang masalah mereka harus mengeluarkan biaya untuk kantong plastik," tutupnya.