Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada Kamis (20/10) tepat genap berusia dua tahun. Banyak kebijakan yang telah terealisasi namun ada juga yang masih belum jelas nasibnya.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memuji hasil kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah genap berjalan dua tahun.

Basuki mengklaim sudah terjadi perubahan besar yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, perubahan pembangunan infrastruktur besar-besaran terjadi selama dua tahun terakhir. Selain itu, kebijakan yang dicetuskan juga berdampak pada kemudahan berbisnis atau ease of doing business index.

"Sekarang Pak Jokowi lakukan perubahan besar-besaran," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/10).

Analis Asia dari Verisk Maplecroft, Hugo Brennan mengatakan pada tahun pertama memang belum terlihat adanya kemajuan dari program-program yang dicanangkan Jokowi. Namun, di tahun kedua, sudah mulai terlihat adanya perbaikan, terutama dalam perekonomian Indonesia.

"Tahun pertama Jokowi memang sangat mengecewakan, sedangkan 12 bulan terakhir terlihat lebih menjanjikan. Kenyataannya, dia telah melakukan semuanya dengan baik," kata Brennan seperti dilansir CNBC, Rabu (19/10).

Dia menambahkan, rencana Jokowi untuk menyehatkan keuangan negara sempat dianggap mustahil. Mengingat, Indonesia selalu mengalami defisit anggaran pada pemerintahan sebelumnya.

Namun, rencana ini terbukti dengan adanya penghapusan subsidi bensin di akhir tahun 2014. Selain itu, adanya program pengampunan pajak (Tax Amnesty) juga membuktikan komitmen Jokowi-JK dalam memperbaiki ekonomi nasional.

Keberhasilan Jokowi-JK juga diakui para menteri dan bawahan Jokowi. Mereka mengeluarkan fakta bahwa dua tahun Jokowi-JK lebih baik dibanding era SBY. Berikut rinciannya:

Investasi asing meningkat

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) pada Januari hingga Juni 2016 mencapai Rp 453,8 triliun. Angka naik 32,5 persen dibanding periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni pada Juni 2013-Desember 2014 sebesar Rp 342,4 triliun.

Kepala BKPM, Thomas Lembong menjelaskan, kenaikan investasi tersebut berhasil dicapai melalui beberapa perbaikan-perbaikan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah.

"Pelayanan publik kepada investor menjadi ujung tombak dari upaya pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi," ujarnya di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/10).

Tom menjelaskan, kenaikan tersebut dihitung dalam nominal Rupiah. Bila dihitung dalam nominal USD, tercatat investasi mengalami kenaikan sebesar 4,8 persen atau USD 34,7 miliar dari sebelumnya sebesar USD 33,1 miliar. "Ini menunjukkan bahwa ruang perbaikan yang perlu dilakukan masih terus terbuka lebar," ucapnya.

Selain itu, BKPM mencatat kenaikan proyek investasi sebesar 145,9 persen dari sebelumnya 10.953 proyek menjadi 26.932 proyek. Sementara penyerapan tenaga kerja naik tipis sebesar 4,1 persen dari 1,21 juta menjadi 1,26 juta tenaga kerja.

China menjadi negara yang kenaikan investasinya meningkat signifikan bersama Hongkong. Untuk Hongkong, mereka mencatat kenaikan investasi dari sebelumnya USD 0,8 miliar menjadi USD 2 miliar atau naik sebesar 155 persen. Sementara China, mengalami kenaikan dari sebelumnya USD 0,8 miliar menjadi USD 1,6 miliar atau naik 78 persen.

Selain itu, dari hasil kunjungan presiden Jokowi ke sejumlah negara seperti ke Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Singapura dan China, pemerintah mengidentifikasi 110 minat investasi dengan nilai USD 201 miliar.

"Dari jumlah tersebut USD 32 miliar atau 16 persen telah mendapat Izin Investasi dan dalam proses realisasi, sementara USD 169 miliar atau 84 persen masih terkendala, baik terkendala problem internal perusahaan maupun kendala yang ditemui di Indonesia," pungkasnya.

Penurunan gini ratio era Jokowi tertinggi sejak 1998

Bank Dunia, dalam ulasan Indonesia Economic Quarterly Report atau IEQ edisi Oktober 2016, mencatat koefisien GINI (gini ratio) Indonesia turun 1,1 poin ke 39,7. Meskipun angka ketimpangan antara kaya dan miskin ini tetap tinggi, namun ini merupakan penurunan tahunan terbesar sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves mengatakan, pertumbuhan yang tangguh dan reformasi kebijakan telah membantu upaya mengurangi kemiskinan.

"Tingkat kemiskinan di Indonesia turun 0,4 persentase poin pada kuartal pertama 2016. Ini merupakan penurunan tahun-ke-tahun terbesar dalam tiga tahun terakhir," jelasnya di Jakarta, Selasa (25/10).

Menurut Rodrigo, kebijakan Jokowi yang membantu penurunan gini ratio adalah upaya menstabilkan harga beras (termasuk manajemen impor beras dan operasi pasar oleh Bulog), dan perluasan program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, yang menyalurkan bantuan tunai bersyarat.

Perluasan program tersebut mencakup 3,5 juta rumah tangga baru dan berkontribusi terhadap hampir sepertiga dari total penurunan kemiskinan.

Kunjungan turis meningkat tajam di era Jokowi

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi- Wapres JK, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut kementeriannya mencapai hasil yang memuaskan. Dibuktikan dengan naiknya grafik kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.

"Jumlah kunjungan wisman dari bulan Januari hingga Agustus 2016 tercatat telah mencapai 7.356.310 kunjungan," ungkap Arief.

Hal itu dia sampaikan saat pemaparan hasil capaian kerja dua tahun Jokowi-JK dengan tema 'Reformasi Kelembagaan & Paket Deregulasi Ekonomi' di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III Nomor 17, Jakarta Pusat, Senin (25/10).

Jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisata mancanegara di periode yang sama di tahun 2015, jumlah kunjungan wisman di tahun 2016 meningkat sebesar 8,39 persen. Menurut Arief, angka tersebut meningkat tajam dari target total kunjungan wisman yang telah ditetapkan Jokowi, yakni 20 juta kunjungan pada tahun 2019.

Selain prestasi itu, kata dia, Kementerian Pariwisata mampu menyumbang 10 persen produk domestik bruto (PDB) nasional dengan nominal tertinggi di ASEAN. Di samping itu, PDB pariwisata nasional tumbuh 4,8 persen dengan tren kenaikan mencapai 6,9 persen, jauh lebih tinggi daripada industri agrikultur, manufaktur, otomotif, dan pertambangan.

"Devisa pariwisata USD 1 juta, menghasilkan PDB USD 1,7 juta atau 170 persen tertinggi dibandingkan industri lainnya," jelasnya.

Arief menambahkan, sektor pariwisata kini masih menempati posisi ke-4 penyumbang devisa nasional sebesar 9,3 persen dibandingkan industri lainnya. Meski demikian, lanjut dia, pertumbuhan penerimaan devisa pariwisata Indonesia berada di posisi tertinggi yang mencapai 13 persen, dibandingkan industri minyak gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit.

"Ini cenderung menunjukkan pertumbuhan negatif. Hasil riset inilah yang menumbuhkan optimisme untuk menjadikan pariwisata sebagai sumber alternatif penyumbang devisa negara ke depan," terang Arief.

Diterangkan mantan Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia TBK (Telkom) ini, sektor pariwisata sudah menyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

"Hal itu yang menjadikan pariwisata mampu menempati urutan ke-4 dari seluruh sektor industri. Dalam penciptaan lapangan kerja, sektor pariwisata telah tumbuh 30 persen dalam waktu lima tahun," tuntasnya.

Era Jokowi bubarkan 20 Lembaha Non Struktural

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengklaim dua tahun terakhir, reformasi birokrasi dan pelayanan publik berjalan baik. Hal itu dilihat dari adanya 22 lembaga non struktural (LNS) yang dibubarkan pemerintah.

"Terakhir tahun 2016 ada 10 LNS yang dibubarkan untuk mengurangi keborosan kewenangan yang mengakibatkan keborosan anggaran," ungkap Asman saat memaparkan hasil capaian kerja dua tahun Jokowi-JK dengan tema 'Reformasi Kelembagaan & Paket Deregulasi Ekonomi' di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III Nomor 17, Jakarta Pusat, Senin (25/10).

Selain pembubaran puluhan LNS, Asman juga mengaku sudah memberikan perhatian kepada pelayanan publik melalui pengembangan inovasi di berbagai lini. Misalnya pelayanan publik yang berhubungan dengan pelayanan pasar dan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Disdukcapil, hingga Puskesmas.

"Kami sudah bentuk 59 Kabupaten/kota sebagai role model pelayanan publik," ujarnya.

Pada tahun 2016, kata kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini, ada 2.476 inovasi yang mengikuti kompetisi. 297 di antaranya merupakan best pratices yang siap direplikasi ke instansi lain.

Sementara itu, untuk pengawasan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dilaporkan cukup membaik. Hal itu merujuk pada realisasi opini WTP untuk kementerian dan lembaga pada tahun 2015 mencapai 71 persen dari target 95 persen. Kemudian provinsi sudah menembus angka 76 persen dari target 85 persen, dan Kabupaten/kota capai 44 persen dari target 65 persen.

"Terkait akuntabilitas, instansi pemerintah yang akuntabel memiliki skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perkembangannya baik," terang dia.

Subsidi bunga KUR jadi Rp 120 T di era Jokowi

Menteri Keuangan, Sri Mulyani ikut memaparkan capaian kinerja pemerintah Jokowi-JK dalam dua tahun terakhir. Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, pemerintah telah meningkatkan pemihakan untuk melindungi kelompok miskin.

Fakta ini terungkap dari penerima bantuan yang tadinya 88,2 juta orang kini menjadi 92,2 juta orang. Pemerintah juga meningkatkan subsidi bunga dari Rp 30 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp 100-120 triliun di tahun 2016.

"Sementara jumlah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) naik dari 3,5 juta keluarga menjadi 5 juta," kata Sri Mulyani seperti ditulis Setkab, Selasa (25/10).

Ani menjelaskan, kebijakan APBN di era Jokowi diarahkan untuk membuat sisi belanja menjadi lebih fokus, dan lebih langsung menyelesaikan masalah yang memang merupakan masalah intinya. Misalnya, kemiskinan dan investasi yang bisa meningkatkan pembentukan modal domestik bruto serta menunjang produktivitas jangka menengah dan panjang.

Selain mengurangi tekanan global untuk melindungi ekonomi Indonesia, menurut Menkeu, pemerintah juga melakukan pengeluaran yang lebih taktikal strategis untuk membangun pondasi masa depan.

Ditegaskan Sri Mulyani, untuk 2017 pemerintah akan menjaga APBN menjadi instrumen fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan dan mengatasi kemiskinan.

"Ini akan menjadi suatu tema yang akan terus-menerus dilakukan di dalam mendesain APBN kita. Untuk bisa mencapai instrumen itu, tanpa membuat fiskal kita mengalami kondisi yang tidak sustainable maka penerimaan negara harus terus diperbaiki," pungkas Sri Mulyani.