Follow
Komisi I pertimbangkan pembentukan Panja Konflik Papua
Merdeka.com - Komisi I DPR akan mempertimbangkan usulan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan forum tokoh-tokoh Papua agar DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mendorong Presiden menyelesaikan konflik di Papua.
"Tentu saja masih dibahas internal komisi apakah usul ini disepakati. Kalau usulan ini disepakati maka harus disampaikan ke forum paripurna," ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq usai RDPU dengan LIPI dan Forum Tokoh-tokoh Papua, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/6).
Menurut Mahfudz, ide pembentukan Panja sejalan dengan solusi perlunya fungsi dialog dalam penanganan kasus di Papua. "Yang sebenarnya ini sejalan dengan ide solusi perlunya fungsi dialog di papua," tambah politisi PKS ini.
Dia pun menjelaskan jika Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh-Papua yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso lebih fokus dalam mengevaluasi sejauh mana otsus Papua berjalan. Sementara kalau Panja lebih pada dialog dalam penanganan konflik papua.
"DPR memang punya tim pemantau, kalau itu kan lebih fokus untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan otsus. Kalau dialog bukan seperti peran otsus. Lebih mendorong keputusan dan gagasan yang ada," terangnya.
Mahfudz menjelaskan, kepergian tim Komisi I ke Papua yakni ingin mengecek peran polisi di Papua. Begitu pula kerjasama dengan TNI. "Ya, itu yang akan mau kita cek," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komnas HAM mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tidak melakukan pendekatan keamanan berlebihan di Papua.
Baca Selengkapnya
Konflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca Selengkapnya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca Selengkapnya
KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca Selengkapnya
Konflik adalah suatu proses sosial yang terjadi ketika ada perbedaan pandangan atau kepentingan antara dua pihak atau lebih.
Baca Selengkapnya
Prinsip-prinsip dalam pemilu adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu agar pemilu berjalan dengan demokratis dan transparan.
Baca Selengkapnya
Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, pendapat mantan Gubernur Jawa Tengah itu masuk akal, bukan hanya ngomong doang.
Baca Selengkapnya