Panitia Kerja (Panja)

Pembentukan Panja bermula dari usulan sejumlah fraksi di Komisi IX DPR, mulai dari PDIP, Golkar, PAN, PKS, dan NasDem. Usulan mereka kemudian diperkuat dua Wakil Ketua Komisi IX, yakni Charles Honoris dari Fraksi PDIP dan Nihayatul Wafirah dari Fraksi PKB.

Panja tersebut dibentuk menyusul adanya kejanggalan dalam penanganan dan penggeledahan kantor PT VSI oleh Kejagung.

Dari 10 syarat, ada tiga yang cukup menarik perhatian publik.

Panja memberikan rekomendasi atau saran kepada anggota DPR periode berikutnya untuk membahas lagi RUU Advokat.

Namun hingga kini lobi-lobi di tingkat pimpinan fraksi masih alot.

Masing-masing fraksi masih bertahan pada pendapatnya soal pemilihan langsung atau via DPRD.

Kata Ledia, MUI tetap dilibatkan lantaran sudah lama memiliki pengalaman.

DPR menggunakan istilah kisruh manajemen, Elprisdat menegaskan bahwa tidak ada kisruh.

Lucunya, meski hanya 3 anggota yang hadir, dalam absensi tercatat 7 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan kehadiran.

"Panja aja belum bekerja maksimum, belum selesai kok sudah interpelasi," kata Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto.

Agus Hermanto yang merupakan anggota Fraksi Demokrat tidak akan menutupi jika Andi Mallarangeng terlibat.

Dasarnya adalah hasil telaah laporan BPK yang menyebutkan adanya kerugian negara dalam proyek tersebut.

"Intinya kita akan memperkuat KPK. Palunya ada di saya, saya gak bisa diintervensi, sampai matipun," tegas Dimyati.

Komisi IX juga meminta Menkes Nafsiah Mboi menghentikan proyek flu burung sampai panja menemukan kejelasan.

"Kita akan menemui pimpinan DPR untuk mempercepat pembentukan itu," ujar Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning.

Akan efektifkah Panja Komisi I DPR ini menyelesaikan masalah keamanan di Papua?

DPR akan meminta keterangan Mendikbud perihal temuan BPK adanya indikasi korupsi dalam proyek pembangunan laboratorium.

Pembentukan Panja Papua diharapkan dapat memberikan penyelesaian yang komprehensif.

Ide pembentukan Panja sejalan dengan solusi perlunya fungsi dialog dalam penanganan kasus di Papua.

Rombongan yang menuju PPATK kata Martin akan dipimpin Ketua Panja Tjatur Sapto Edy.