Awasi intelijen, Komisi I bentuk Panja Papua

Seluruh fraksi di Komisi I DPR sudah berkomitmen dan sepakat membentuk Panja Papua. Panja ini akan bertugas untuk mengawasi setiap kebijakan pemerintah di Papua. Selain itu mengawasi intelijen, keamanan dan politik luar negeri soal Papua."Panja ini akan dilaporkan dan disahkan pimpinan DPR tapi belum ditunjuk siapa ketuanya. Tugasnya secara rinci belum dijelaskan. Secara konstitusional memberikan pengawasan, kita boleh mengumpulkan informasi dan pengawasan pemerintah. Kita tidak akan keluar track," ujar wakil ketua Komisi I, TB Hasanuddin, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/9).Namun, politisi PDIP ini menjelaskan jika Panja Papua dibentuk untuk mencari solusi sebaik-baiknya agar situasi di Papua berjalan dengan baik sesuai tuntutan masyarakat dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif.Panja ini pun nantinya tidak akan tumpang tindih dengan kinerja Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Kalau di UP4B menangani masalah otonomi khusus. Sementara Panja berbicara masalah Intelijen, pertahanan, dan politik luar negeri."Tentu masalah politik dan kebijakan, tidak mustahil dengan masalah teknis. Temuan awal sudah tapi tidak dalam konteks panja," tandas dia.Mantan jenderal TNI pun menilai tak perlu ada dialog khusus pemerintah dan masyarakat Papua. Cukup melalui UP4B."Kalau pemerintah sudah mengirim UP4B itu kan bentuk dialog. Yang penting semua aspirasi dari warga papua itu terakomodir kemudian menyelesaikan seluruh masyarakat," tukasnya.