Ini perdebatan RUU Pilkada di Panja DPR

Panja RUU Pilkada akan melakukan pengambilan keputusan tingkat pertama pada hari ini. Masih banyak sejumlah perdebatan yang terjadi antar fraksi di Panja RUU Pilkada.Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan pemerintah dan DPD hari ini. Rapat ini merupakan agenda terakhir sebelum dibawa ke paripurna untuk pengambilan keputusan."Saya sebagai ketua Panja akan melaporkan ke raker kepada anggota Komisi II dan pemerintah, DPD, nanti fraksi-fraksi akan menyampaikan pendapat mini fraksi posisi akhir seperti apa kemudian akan disimpulkan untuk dibawa ke paripurna," kata Hakam di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9).Sejauh ini belum ada perubahan dalam isu besar draft RUU Pilkada yakni soal pemilihan kepala daerah secara langsung atau melalui DPRD. Di mana 5 fraksi yaitu Golkar, PKS, PAN, PPP dan Gerindra ingin pilkada lewat DPRD, sementara 4 fraksi yaitu Demokrat, PDIP, PKB dan Hanura ingin pilkada langsung.Namun demikian, ada beberapa hal yang belum disepakati di Panja RUU Pilkada oleh fraksi. Salah satunya soal kepala daerah dipilih paket bersama wakilnya atau cukup kepala daerah saja."Opsi pertama langsung tidak langsung, kedua paket tidak paket, dipilih kepala daerahnya saja atau dengan wakil kepala daerah. Ketiga politik dinasti, itu dalam matriks yang belum menemukan titik temu, semoga nanti siang sudah mulai mengerucut," tutur dia.Hakam berharap, dalam pembahasan nanti akan mengerucut pada satu opsi saja yakni pilkada langsung atau lewat DPRD. Sebab, hanya itu isu besar yang sulit untuk disatukan."Kami mengupayakan pengambilan keputusan tingkat pertama bisa mengerucut pada satu opsi, diutamakan musyawarah mufakat, tapi kalau tidak bisa dicapai kata sepakat dari fraksi dan pemerintah, jalan paling terakhir adalah dengan cara suara terbanyak, tentu kami akan mengerucut kan pilihan," terang politikus PAN ini.