Merdeka.com - Freeport McMoran telah mengatakan keberatan terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara sepihak. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini meminta pemerintah mengkaji ulang pengubahan KK menjadi IUPK tersebut.

Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard C Adkerson, mengatakan pihaknya akan menempuh jalur arbitrase internasional, jika dalam waktu 120 hari perundingan dengan pemerintah terkait pengubahan status tersebut berakhir buntu.

"Berdasarkan advice para lawyer kami di Indonesia dan juga pengacara internasional kami, KK Freeport tetap berlaku untuk kami. Itu juga berdasarkan standar hukum internasional," kata Richard di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (20/2).

Saat ini, sambungnya, Freeport telah berinvestasi USD 12 miliar dan akan investasi USD 16 miliar untuk kelangsungan produksi. "Investasi ini tidak dapat terjadi kalau tidak diberikan jaminan dan hukum untuk kelangsungan operasi. Dan itulah yang kontrak 1991 yang berikan kepastian untuk Freeport beroperasi," katanya.

Dia menambahkan, selama kurang lebih 50 tahun, Freeport telah beroperasi di Indonesia dengan berpegang pada aturan KK. Dia menegaskan bahwa yang dibutuhkan Freeport saat ini adalah kepastian mengingat uang yang sangat besar berputar dalam bisnis mereka.

"Kita berusaha berunding dengan pemerintah dan tetap bekerjasama dengan itikad yang baik untuk kelangsungan operasi. Tapi kami butuhkan kepastian, kepastian dalam hukum dan fiskal yang jelas. Ini sangat fital untuk keperluan kira operasi di Papua dan semua kepentingan. Dan yang paling penting untuk semua karyawan dan kepentingan di Papua. Kita berusaha mengurangi dampak negatif terutama bagi karyawan dan keluarganya dan juga masyarakat dan komunitas di Papua di mana kita beroperasi," pungkasnya.