Tambal Defisit BPJS Kesehatan, Menteri Sri Mulyani Siap Cairkan Rp12 T

Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan kembali menyiapkan suntikan modal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp12 triliun. Dana talangan ini nantinya digunakan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan masih ada sekitar Rp15,5 triliun.

"Belanja bansos untuk BPJS Febuari-April segera dicairkan Rp12 triliun agar mampu meningkatkan kemampuan bayar tagihan yang saat ini masih outstanding Rp15,5 triliun," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Kantornya, Jakarta, Rabu (19/2).

Hingga akhir Januari 2020, penyaluran dana peserta penerima bantuan iuran (PBI) di BPJS Kesehatan sebesar Rp4,03 triliun. Anggaran ini telah menjangkau 96 juta jiwa.

Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana Rp26,7 triliun untuk pembayaran bagi peserta PBI di BPJS Kesehatan. Pembayaran diperuntukan bagi 96,8 juta jiwa dengan besaran iuran Rp42.000 per bulan.

Posisi Defisit BPJS Kesehatan Rp32 T di 2019

Kementerian Keuangan memperkirakan defisit BPJS Kesehatan hingga per hari ini berada di posisi Rp15,5 triliun. Angka ini menurun dari jumlah defisit yang diperkirakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir tahun 2019 yang mencapai Rp32 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jumlah posisi defisit ini lebih rendah dikarenakan pihaknya sudah menyuntikan modal sebesar Rp13,5 triliun pada 2019 lalu. Jumlah itu diperuntukkan untuk membayar selisih iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) pusat dan daerah, serta peserta penerima upah (PPU) dari pemerintah

"Dengan adanya Perpes itu kami bisa berikan Rp13,5 triliun kepada BPJS untuk periode dari Agustus-Desember untuk tambahan, dan ini kurangi potensi defisit BPJS dari Rp32 triliun menjadi masih posisi Rp15,5 triliun," kata dia.

Menteri Sri Mulyani menyebut, keputusan menambal sebesar Rp13,5 triliun berdasarkan kesimpulan rapat gabungan antara Komisi IX dan Komisi XI bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, DJSN, jajaran direksi BPJS Kesehatan pada Desember lalu.