Sri Mulyani: Instrumen keuangan Islam efektif kurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati membeberkan upaya Indonesia dalam mengoptimalkan peran instrumen keuangan Islam. Ini disampaikan pada seminar 'Mainstreaming Islamic Finance into Global Initiatives' pada ajang Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di BICC, Minggu (14/10).

Dia mengatakan, instrumen keuangan Islam sudah menjadi bagian penting dari pembangunan nasional di Indonesia. Surat berharga syariah negara retail atau sukuk misalnya, saat ini menjadi instrumen terpenting pemerintah. Dalam konteks global, di mana kondisi ekonomi dunia yang masih belum menentu, peran keuangan Islam menjadi semakin dibutuhkan.

"Untuk menjawab tantangan global, industri keuangan Islam menawarkan peluang besar dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan. Hal ini tentu relevan dengan program yang tiga tahun lalu dicanangkan Bank Dunia, yakni Sustainable Development Goals atau SDG's," kata dia.

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, dalam mengembangkan keuangan syariah, Indonesia tidak hanya fokus pada pengembangan industri keuangan Islam yang bersifat komersial, tapi juga pada keuangan Islam yang bersifat sosial, seperti wakaf dan zakat.

"Ini adalah instrumen efektif untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketidaksetaraan, dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah, dan tentu membuka akses pada dunia bisnis," jelas dia.

Karena itu, Indonesia melalui Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IDB) tengah mengembangkan Zakat Core Principles dan Waqf Core Principles. "Integrasi antara sukuk dan wakaf adalah inovasi yang menarik dalam keuangan Islam," ujar dia.

Dalam pandangan Sri Mulyani, sukuk berpotensi sebagai instrumen untuk memobilisasi dana, sementara wakaf memiliki kapasitas untuk mendapatkan income dan aktivitas keuangan yang produktif.

"Karena itu, kolaborasi antara sukuk dan wakaf dapat menjadi inovasi dalam menyediakan pembiayaan berbiaya rendah untuk menjalankan keberlanjutan ekonomi," tandasnya.