Pertamina Siap Batasi Pertalite untuk Warga Desil 9 dan 10

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan kesiapannya untuk melancarkan skema pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar, bagi kelompok masyarakat kategori desil 9 dan 10.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyatakan bahwa sebagai badan usaha penugasan, Pertamina berada pada posisi siap mengeksekusi kebijakan tersebut begitu aturan resminya ditetapkan secara sah oleh pemerintah.

"Pertamina pasti siap apabila kebijakan itu sudah resmi dari pemerintah, kami pasti akan berkoordinasi dengan pemerintah, penerapannya berkoordinasi tentunya dengan lembaga-lembaga terkait," ujar Roberth ketika dijumpai di sela-sela temu media nasional di Cilacap, Jawa Tengah, dikutip dari Antara, Jumat (119). 

Hingga kini, Pertamina masih menantikan regulasi formal terkait pembatasan alokasi Pertalite. Pihaknya menyadari penuh bahwa klasifikasi berbasis tingkatan desil ini dirancang agar bantuan negara tidak salah alamat, mengingat angka desil yang tinggi mencerminkan tingkat kemapanan ekonomi suatu rumah tangga.

"Seperti yang disampaikan Pak Menteri waktu itu, desil yang ada di atas itu adalah indikator kategori masyarakat mampu. Nah, kami dari Pertamina memahaminya adalah bahwa BBM bersubsidi itu untuk masyarakat yang tidak mampu," kata Roberth.

Formulasi Pembatasan

Roberth menegaskan, apa pun formulasi teknis pembatasan yang disepakati nantinya, Pertamina berkomitmen penuh mengawal pelaksanaan penyesuaian penyaluran BBM di lapangan.

"Nah, tentunya semangat yang diusung adalah kembali lagi bagaimana pendistribusian BBM ini tepat sasaran. Regulatornya, penentu kebijakannya, itu ada di pemerintah," ucap Roberth.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penerapan restriction subsidi Pertalite bagi penghuni desil 9 dan 10 saat ini tengah menanti proses validasi data. Pemerintah sedang melakukan verifikasi ketat terhadap akurasi data desil warga agar kebijakan penataan BBM bersubsidi ini bisa terlaksana secara presisi dan sesuai sasaran yang ditargetkan.