Skandal Pasar Energi, Menlu Iran Tuding AS dan Israel Sengaja Perpanjang Perang

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melontarkan tuduhan tajam terhadap sejumlah pejabat di internal pemerintahan Amerika Serikat (AS) beserta kelompok yang berafiliasi dengan Israel. Ia menyebut pihak-pihak tersebut sengaja memanipulasi pasar energi dunia dan memperpanjang konflik militer dengan Teheran.

"Data intelijen kami menunjukkan adanya upaya besar untuk memanipulasi pasar energi," kata Araghchi melalui platform media sosial X, Sabtu, (29/8).

Araghchi mengklaim adanya oknum di lingkaran pemerintah AS yang memanfaatkan media untuk mempermainkan harga energi demi meraih keuntungan pribadi. Langkah tersebut dinilai sekaligus menjebak Presiden AS Donald Trump ke dalam pusaran perang yang merugikan.

"Aktor-aktor yang berafiliasi dengan Israel juga terus mendorong perang melalui penilaian-penilaian yang semu," ujar Araghchi.

Ia juga menambahkan bahwa konsumen di AS kini mulai menanggung dampak ekonomi akibat tindakan tersebut.

Meskipun demikian, Menlu Iran tersebut tidak membeberkan rincian lebih lanjut maupun bukti konkret untuk memperkuat tudingannya.

Ketegangan di Selat Hormuz dan Kesepakatan yang Tertahan

Pernyataan keras ini mengemuka di tengah konflik bersenjata antara AS-Israel melawan Iran yang meletus sejak 28 Februari. Eskalasi ini berdampak luas terhadap stabilitas jalur maritim dan keamanan energi kawasan.

Titik krusial konflik berpusat di Selat Hormuz, perairan strategis tempat perlintasan utama pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Saat ini, Iran menerapkan pembatasan navigasi di selat tersebut, sementara AS merespons dengan pemblokiran jalur laut serta pengetatan sanksi ekonomi terhadap Teheran.

Padahal, Iran dan AS sempat menyepakati nota kesepahaman (MoU) pada Juni lalu guna menghentikan konflik. Kesepakatan tersebut mencakup pengaturan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade laut AS, serta penghapusan sanksi ekonomi.

Pihak Teheran menegaskan bahwa pemulihan penuh akses pelayaran di Selat Hormuz sangat bergantung pada komitmen nyata Washington dalam menjalankan seluruh poin kesepakatan tersebut.