Isu Bank Indonesia Masuk Pemerintah, Bakom RI Buka Suara

Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) meluruskan isu terkait kedudukan Bank Indonesia (BI). Lembaga ini menegaskan tidak ada rencana menempatkan bank sentral sebagai bagian dari struktur pemerintah.

Klarifikasi disampaikan Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Fithra Faisal Hastiadi, dalam sebuah diskusi di Jakarta. Pernyataan itu merespons sorotan publik mengenai independensi BI dan, dikutip dari Antara, disampaikan pada Kamis (20/8/2026).

Fithra menjelaskan bahwa independensi BI telah memiliki fondasi konstitusional yang kuat. Karena itu, kemandirian tidak selayaknya dinilai hanya dari relasi kelembagaan BI dengan pemerintah, melainkan dari operational independence, yakni kewenangan penuh bank sentral menetapkan dan menjalankan kebijakan sesuai mandatnya.

Konstitusi dan Independensi Operasional BI

Menanggapi isu yang beredar, Fithra menegaskan tidak ada pembahasan untuk menempatkan BI di bawah struktur pemerintah. Ia menekankan pijakan konstitusi sebagai rujukan utama.

"Tidak pernah ada wacana untuk kemudian memasukkan Bank Indonesia menjadi bagian dari pemerintah. Karena itu sudah bagian dari konstitusi kita," kata Fithra Faisal Hastiadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (20/8/2026).

Ia juga menerangkan bahwa makna independensi tidak identik dengan pemisahan total kelembagaan tanpa ruang koordinasi. Menurutnya, BI dan pemerintah berada dalam ekosistem kebijakan yang sama, namun memiliki batas dan mekanisme koordinasi yang jelas.

"Independen itu bukan artinya kita beda rumah. Rumahnya sama. Ada koridor-koridornya memang. Tapi ada pintunya di mana kita bisa saling berkoordinasi. Itu adalah operational independence," ujarnya.

Fiskal–Moneter: Target Berbeda Perlu Irama Sama

Fithra menyebut garis koordinasi antara pemerintah dan BI tetap krusial karena sasaran kebijakannya berbeda. Pemerintah berfokus pada dorongan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat, sedangkan BI memprioritaskan stabilitas moneter.

Tanpa sinergi, kebijakan fiskal dan moneter dapat saling berbenturan. Akibatnya, target pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter berisiko tidak tercapai optimal.

"Mereka harus satu irama. Harmoni. Bauran fiskal dan moneter," ujar Fithra.

Sinergi Tanpa Melebur, Independensi Bank Indonesia Terjaga

Ia menekankan bahwa koordinasi erat tidak serta-merta mengikis independensi bank sentral. Selama BI memegang kendali penuh atas kebijakan moneternya, sinergi antar-lembaga tetap dapat dijalankan.

Menurut Fithra, peningkatan kolaborasi fiskal dan moneter bisa diwujudkan tanpa perlu melebur BI ke dalam struktur pemerintah maupun mengganggu kemandirian operasionalnya.

"Independensi Bank Indonesia masih tetap intact (terjaga)," ucap dia.