Intip Target Pertumbuhan Ekonomi 2027 Jelang Pidato Prabowo Nota Keuangan

Sidang Tahunan 2026 dan Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD, serta Rapat Paripurna DPR RI akan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Pidato Prabowo terkait RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan menjadi salah satu agenda utama dengan sorotan pada target pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan pukul 15.42 WIB hingga 15.57 WIB. Usai pemaparan RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan, agenda berlanjut dengan penyerahan permintaan pertimbangan DPD RI dari Ketua DPR kepada Ketua DPD, kemudian penandatanganan berita acara.

Rencana target pertumbuhan ekonomi 2027 sebelumnya telah dipaparkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Menanti Pidato Prabowo: Target Pertumbuhan 2027 dan Fondasi Makro

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran 5,8% hingga 6,5%. Menkeu Purbaya menyebut fondasi ekonomi Indonesia memadai untuk mengejar proyeksi tersebut, antara lain karena posisi geografis strategis, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, serta disiplin fiskal.

"Perekonomian Indonesia menunjukkan fundamental yang tetap solid di tengah ketidakpastian global," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, dikutip dari laman Kemenkeu, Kamis (13/8/2026).

Ketahanan tersebut tercermin pada kinerja triwulan I-2026, ketika ekonomi tumbuh 5,61% year-on-year. Capaian itu menjadi pertumbuhan triwulan pertama tertinggi sejak 2014.

Dari sisi harga, inflasi tercatat 3,08% pada Mei 2026. Sementara itu, tren surplus neraca perdagangan berlanjut selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026.

Cadangan devisa per Mei 2026 berada di level USD144,9 miliar atau setara 5,6 bulan impor. Posisi ini jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Sembilan Strategi Menghadapi Dinamika Global

Untuk mengantisipasi potensi gejolak eksternal, pemerintah menyiapkan sembilan langkah antisipatif yang berfokus pada stabilitas harga, ketahanan pasokan, dan penguatan sisi fiskal–moneter.

Berikut daftar sembilan jurus strategis yang disiapkan:

• Menjaga stabilitas harga bahan pangan dan BBM bersubsidi.
• Menjamin ketersediaan energi dan pasokan beras nasional.
• Menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah level 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
• Meningkatkan efisiensi pada belanja negara.
• Mengoptimalkan pendapatan berbasis sumber daya alam.
• Mengucurkan stimulus untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
• Mempercepat daya serap anggaran.
• Memperkuat kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter.
• Menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif melalui integrasi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi.

Menurut Purbaya, arah kebijakan fiskal 2027 diprioritaskan untuk memacu laju pertumbuhan sekaligus mengakselerasi kesejahteraan publik.

Investasi Didorong 6,5%–7,5% Lewat Reformasi Perizinan

Pemerintah membidik pertumbuhan investasi pada rentang 6,5% hingga 7,5% di 2027. Fokus diarahkan pada aktivitas bernilai tambah tinggi agar mendorong produktivitas dan kapasitas industri.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pro-investasi ditempuh melalui penyederhanaan izin, kepastian hukum, dan penguatan koordinasi antarinstansi.

Langkah-langkah ini ditujukan untuk mengakselerasi pembentukan modal di sektor prioritas sehingga menopang pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Postur APBN 2027 dan Target Kesejahteraan

Kerangka APBN 2027 disusun dengan defisit sebesar 1,8% hingga 2,4% terhadap PDB.

Dari sisi pendapatan, pemerintah memproyeksikan kisaran 11,82% hingga 12,40% terhadap PDB, dengan tax ratio 10,02% hingga 10,50%.

Belanja negara diperkirakan mencapai 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB.

Alokasi fiskal diarahkan pada delapan klaster prioritas: kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur dan perumahan; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penanggulangan kemiskinan.

Agenda prioritas tersebut disokong penguatan sektor pertahanan, penegakan hukum, digitalisasi, tata kelola pemerintahan, dan diplomasi ekonomi.

Pemerintah juga memasang sasaran kesejahteraan sosial: tingkat kemiskinan 6% hingga 6,5%, pengangguran terbuka 4,3% hingga 4,87%, serta rasio Gini pada 0,362 hingga 0,367.