Janji Muhaimin Jika Terpilih di Pilpres 2024, Tak Ada Lagi Pekerja Asing di Level Bawah

Berdasarkan penelitian BRIN, TKA mendominasi pekerjaan kasar di Indonesia.

Janji Muhaimin Jika Terpilih di Pilpres 2024, Tak Ada Lagi Pekerja Asing di Level Bawah

Cawapres 01 Muhaimin Iskandar, menegaskan proyek-proyek padat karya dan padat modal tidak lagi mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA), terutama pada pekerjaan-pekerjaan kasar di level bawah kecuali TKA dengan keahlian dan kemampuan spesifik.

"Tenaga asing untuk level bawah harus di setop, level bawah apa? itu kita punya stok di level pegawai atau pekerja di level paling bawah, stoknya lengkap," tegas Muhaimin Iskandar, dalam silaturahim dan konsolidasi simpul relawan AMIN Banten di Islamic Hall, Kabupaten Tangerang, Rabu (27/12/2023).

Merdeka.com

Hal ini menanggapi pertanyaan wartawan terkait hasil peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang merilis data TKA yang lebih mendominasi pekerjaan kasar dan tidak sebanding dengan nilai investasinya di Indonesia.

Menurut mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era presiden Soesilo Bambang Yoedhoyono itu, tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia, hanya boleh dipekerjakan untuk keahlian dan keterampilan tertentu yang bersifat ahli.

"Kalo high level misalnya ahli IT tertentu, bawaan investor karena investornya mengunakan teknolgi tertentu, kita boleh. Tapi kalo pekerja normal kita udah punya dan harus dihentikan dari TKA," ungkap Muhaimin.

"(Tidak boleh TKA untuk pekerjaan level bawah) Betul. Khusunya yang tenaga kasar yang di bawah. Tenaga kasar tidak boleh dari asing. Nol kalau perlu. Hanya yang berkompetensi teknologi yang dibutuhkan investor yang boleh," tegas Muhaimin.

Sebelumnya, dikutip dari laman BRIN, Peneliti PR Politik BRIN, Triyono menyebut China lebih menyasar sumber daya alam (SDA) terutama nikel di Morowali, Konawe, Halmahera, dan Maluku.

Namun, investasinya tidak sebanding dengan jumlah TKA China yang datang ke Indonesia. 

Pada 2022, China berkontribusi 59.320 tenaga kerja tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).