ISF 2023: Pengusaha Lihat Peluang Kemajuan Jasa dan Industri Ramah Lingkungan

"Banyak teknologi baru yang masuk, kita punya banyak sumber daya yang besar, panas bumi, hidro, tenaga surya, angin dan sebagainya."

ISF 2023: Pengusaha Lihat Peluang Kemajuan Jasa dan Industri Ramah Lingkungan

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Shinta Kamdani menyebut bahwa pihaknya melihat adanya peluang kemajuan dalam bidang jasa dan industri ramah lingkungan di Indonesia.

"Kami berbicara tentang energi terbarukan dan bagaimana pemerintah berupaya mencapainya, 23 persen pada tahun 2025. Anda tahu? Banyak teknologi baru yang masuk, kita punya banyak sumber daya yang besar, panas bumi, hidro, tenaga surya, angin dan sebagainya," kata Shinta dalam acara Indonesia Sustainability Forum (ISF), Jakarta, Jumat (8/9).

Menurut Shinta, model transisi energi yang penting adalah memastikan bahwa apa yang dilakukan dapat dilaksanakan. Bahkan dia menilai, topik ini telah dibahas berkali-kali, dan banyak pihak untuk dapat mempercepat energi terbarukan dengan tetap melakukan transisi yang adil.

"Dan di sinilah kita berbicara tentang penghentian penggunaan batu bara dan sebagainya. Tentu saja, masih banyak tantangan untuk menuju ke arah tersebut," kata Shinta.

Kendati begitu, kata Shinta, pihaknya memahami bahwa energi adalah bagian besar dari apa yang dimiliki Indonesia. Tetapi menurutnya reformasi pangan dan lahan juga sangatlah penting. 

Oleh karena itu pemerintah akan membuat model transisi energi dengan teknologi yang berkaitan dengan penggalakan reformasi pangan dan lahan. 

"Ada permintaan yang sangat besar, terutama dengan memperkenalkan teknologi baru serta otomatisasi dan sistem manajemen untuk meningkatkan pertanian yang Anda rasakan pada akhirnya," jelas Shinta.

Indonesia masih berbasis pertanian, lanjutnya, perlu disadari bahwa sektor ini masih banyak sekali peluangnya. 

"Kita sadari bahwa di sektor ini masih banyak sekali peluang," tambah Shinta.

Sebagai informasi, melansir dari laman Kementerian Koordinator Perekonomian, reformasi kebijakan pangan diperlukan untuk menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan harga bagi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan.