Indonesia Tegaskan Pegang Perjanjian ART di Tengah Investigasi Dagang AS

Pemerintah Indonesia memastikan akan tetap berpegang pada Perjanjian Reciprocal Trade (ART) menyusul adanya investigasi dagang yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) terhadap beberapa negara mitra dagang. Langkah investigasi ini dilakukan berdasarkan Trade Act of 1974 Pasal 301, yang memberikan kewenangan kepada AS untuk menyelidiki praktik perdagangan yang dianggap tidak adil dan berpotensi merugikan industri dalam negeri mereka.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa investigasi ini merupakan bagian dari optimisasi hukum di AS. Meskipun demikian, Indonesia tidak perlu khawatir berlebihan karena kedua negara masih terikat oleh perjanjian ART yang telah disepakati.

Indonesia telah menjalin komunikasi dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) terkait investigasi ini dan siap memberikan data yang diperlukan. Pemerintah optimistis dapat menjelaskan kondisi perdagangan bilateral serta isu-isu yang menjadi perhatian pihak AS.

Dasar Investigasi dan Komitmen Indonesia

Investigasi dagang yang dilakukan oleh AS ini berlandaskan Trade Act of 1974 Pasal 301. Regulasi ini memungkinkan AS untuk meninjau praktik perdagangan yang dinilai merugikan atau tidak adil bagi industri domestik mereka. Haryo Limanseto menyebut bahwa ini adalah proses hukum yang harus dilalui oleh AS, dimulai dari Section 122 sebelum berlanjut ke Section 301.

Meskipun demikian, Indonesia menegaskan bahwa perjanjian ART tetap menjadi landasan utama hubungan dagang kedua negara. Komitmen terhadap ART ini menjadi pegangan kuat bagi Indonesia dalam menghadapi proses investigasi yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, AS mengumumkan penyelidikan dagang baru terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, setelah kebijakan tarif resiprokal mereka dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung AS. Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, menyatakan bahwa investigasi ini bertujuan melindungi industri domestik AS.

Respons dan Optimisme Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif dengan berkomunikasi langsung dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Dalam dialog tersebut, Indonesia secara konsisten berpegang pada klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian ART.

Selain itu, Indonesia juga menyatakan kesiapannya untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan selama proses investigasi. Data ini akan digunakan untuk menjelaskan secara transparan kondisi perdagangan antara Indonesia dan AS.

Haryo Limanseto mengungkapkan optimisme pemerintah dalam menjelaskan berbagai isu yang menjadi perhatian AS. Ini termasuk dugaan kelebihan kapasitas manufaktur yang dituding berkontribusi pada defisit perdagangan AS.

Indonesia mengikuti proses investigasi ini bersama 15 negara lainnya, namun tetap yakin dapat memberikan penjelasan yang memadai kepada pihak AS. Pemerintah memandang ini sebagai proses administrasi hukum yang harus dilalui AS, tanpa perlu kekhawatiran berlebihan dari pihak Indonesia.

Ratifikasi ART dan Isu Ketenagakerjaan

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga terus mengawal proses ratifikasi perjanjian ART di dalam negeri. Haryo Limanseto menyatakan bahwa pemerintah akan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar perjanjian tersebut dapat segera disahkan menjadi undang-undang.

Meskipun saat ini DPR RI sedang dalam masa reses, informasi mengenai ART sudah disampaikan kepada lembaga legislatif tersebut. Pemerintah telah membuka komunikasi dengan DPR RI untuk membahas lebih lanjut ratifikasi perjanjian ini.

Terkait investigasi lain dari AS mengenai dugaan keterlibatan kerja paksa (forced labor) dalam rantai pasok perdagangan, Haryo Limanseto menyebut isu ini juga telah dibahas dalam perundingan ART sebelumnya. Adapun saat ini, tarif yang berlaku adalah tarif global AS sebesar 15 persen yang bersifat sementara selama 150 hari.

Sumber: AntaraNews