Fakta Menarik: Harga Beras Turun di 225 Kabupaten/Kota, Bapanas Tegaskan Pengendalian Harga Beras Tetap Diperketat

Kepala Bapanas menyatakan harga beras menunjukkan tren penurunan di 225 kabupaten/kota. Pemerintah berkomitmen memperketat pengendalian harga beras demi stabilitas pangan nasional.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Fakta Menarik: Harga Beras Turun di 225 Kabupaten/Kota, Bapanas Tegaskan Pengendalian Harga Beras Tetap Diperketat
Kepala Bapanas menyatakan harga beras menunjukkan tren penurunan di 225 kabupaten/kota. Pemerintah berkomitmen memperketat pengendalian harga beras demi stabilitas pangan nasional. (AntaraNews)

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga beras. Langkah ini bertujuan agar kebutuhan pangan pokok masyarakat tetap terpenuhi secara merata di seluruh daerah Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Sabtu, 01 November, menyusul laporan tren penurunan harga beras. Penurunan ini terjadi di berbagai wilayah sebagai hasil dari upaya pengendalian yang telah dilakukan pemerintah secara intensif.

Meskipun demikian, pemerintah tidak akan berpuas diri dengan kondisi saat ini dan berjanji akan memperketat pengawasan. Tujuannya adalah untuk memastikan stabilitas harga beras tetap terjaga dan terjangkau di masa mendatang.

Tren Penurunan Harga Beras di Seluruh Wilayah

Amran menyatakan bahwa harga beras di seluruh Indonesia telah menunjukkan tren penurunan dalam beberapa waktu terakhir. "Harga beras sudah turun. Jadi seluruh Indonesia kemarin kan itu sudah turun. Tetapi, kita tidak boleh puas. Insya Allah kontrolnya jauh lebih ketat nanti ke depan," kata Amran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga minggu keempat Oktober 2025 menunjukkan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras. Sebanyak 225 kabupaten/kota, atau meningkat 25,69 persen dari minggu pertama Oktober, mencatatkan penurunan harga.

Secara provinsi, sampai minggu keempat Oktober, dari total 38 provinsi, hanya lima provinsi yang mencatatkan perkembangan harga beras yang positif. Sementara itu, 33 provinsi lainnya mengalami perubahan harga beras minus atau ada depresiasi harga. Provinsi Papua Selatan bahkan mencatatkan penurunan harga beras signifikan hingga minus 1,56 persen.

BPS juga melaporkan bahwa harga beras medium secara nasional telah turun 1,65 persen hingga minggu keempat Oktober. Angka ini merupakan perbandingan terhadap September 2025. Begitu pula pada kondisi harga beras premium yang dilaporkan turun 0,69 persen sampai minggu keempat Oktober 2025.

Strategi Pemerintah dalam Pengawasan Harga

Pemerintah melalui Bapanas bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras terus menggencarkan pengawasan harga. Tujuannya adalah untuk memastikan harga beras di pasar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

"Intinya, sekarang harga beras sudah turun, tapi kita tidak boleh puas sampai situ. Pemerintah harus menjadi pengendali," tegas Amran. Supervisi dengan kolaborasi ini diimplementasikan ke seluruh provinsi, termasuk daerah timur seperti Papua.

Ia mengatakan, masih ada harga beras yang di atas HET, terutama di daerah yang bukan penghasil beras, seperti di Papua. Namun, ada kabar menggembirakan dari Merauke, Papua Selatan, di mana harga beras bagus berkat pembangunan food estate di sana.

Satgas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025. Beleid ini menetapkan susunan keanggotaan mulai dari pengarah hingga pelaksana di 38 provinsi, yang dikoordinasikan oleh Satgas Pangan Polri Daerah.

Optimalisasi Penyaluran dan Stok Beras Nasional

Selain penerapan pengawasan melalui Satgas Pengendalian Harga Beras, pemerintah juga mengoptimalkan penyaluran beras melalui Perum Bulog. Hal ini dilakukan dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Program SPHP ini krusial untuk menekan harga beras di tingkat konsumen, terutama beras medium yang menjadi pilihan utama masyarakat menengah ke bawah. Upaya ini memastikan ketersediaan pasokan di pasar tetap terjaga.

Hingga 30 Oktober 2025, realisasi penjualan beras SPHP secara nasional telah mencapai 564,6 ribu ton. Penyaluran ini terus diakselerasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar di berbagai wilayah.

Stok beras Bulog saat ini tercatat sangat kuat, yakni sebesar 3,912 juta ton. Dari jumlah tersebut, 3,754 juta ton merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan sisanya adalah stok komersial. Sepanjang tahun 2025, Bapanas telah menugaskan Bulog untuk menyalurkan CBP melalui berbagai program seperti operasi pasar, bantuan pangan beras, dan bantuan bencana. Hingga 30 Oktober, CBP yang tersalurkan ke masyarakat mencapai 1,004 juta ton dan masih akan terus diakselerasikan hingga akhir tahun.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi