Tahukah Anda, 36 Ribu Keluarga Telah Dibantu Pembiayaan Mikro Perumahan? Kemen PKP Komitmen Perkuat Program Ini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya untuk memperkuat program pembiayaan mikro perumahan. Langkah strategis ini bertujuan untuk menyediakan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

Penguatan program ini melibatkan berbagai fasilitas pembiayaan yang telah ada serta perluasan jangkauan. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret terhadap tantangan penyediaan perumahan yang masih dihadapi banyak keluarga.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, di Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (21/10). Fokus utama adalah memastikan aksesibilitas pembiayaan bagi MBR, sekaligus mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat.

Pemerintah telah menyiapkan serangkaian fasilitas untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi perumahan menjadi tulang punggung program ini, memastikan harga rumah tetap terjangkau.

Selain itu, Kementerian PKP juga bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk menyalurkan pembiayaan mikro. Pembiayaan ini tidak hanya untuk pembelian rumah baru, tetapi juga untuk renovasi rumah yang sudah ada, memberikan fleksibilitas bagi masyarakat.

Didyk Choiroel menjelaskan, "Ada pula kredit usaha rakyat (KUR) perumahan bagi pengembang, kontraktor, dan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) guna mempercepat pembangunan rumah rakyat." Hal ini menunjukkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem perumahan.

Meskipun berbagai program telah dicanangkan, Didyk menambahkan bahwa sosialisasi perlu diperluas. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami beragam kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan pemerintah dalam upaya memiliki hunian layak.

Tantangan besar dalam penyediaan perumahan adalah tingginya angka backlog, terutama di daerah padat penduduk. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa backlog perumahan di Jawa Timur saat ini mencapai sekitar 1,8 juta unit.

Untuk mengatasi angka tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran rumah subsidi secara masif. "Tahun ini kuota rumah subsidi nasional mencapai 90 ribu unit, tertinggi sepanjang sejarah," kata Heru Pudyo Nugroho.

Secara spesifik untuk Jawa Timur, Tapera menargetkan 25 ribu unit rumah subsidi dapat terserap hingga akhir tahun. Pencapaian target ini sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak, termasuk pengembang dan perbankan, dalam mempercepat proses penyaluran.

Program pembiayaan mikro perumahan telah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Bonai Subiakto, menjelaskan bahwa pihaknya bersama Kementerian PKP dan PNM terus berupaya memperluas akses pembiayaan yang cepat dan mudah ini.

Program ini telah diimplementasikan di berbagai daerah, termasuk Majalengka (Jawa Barat), Banten, Malang (Jawa Timur), dan kini diperluas ke Surabaya (Jawa Timur). Ekspansi ini menunjukkan komitmen untuk menjangkau lebih banyak MBR di berbagai wilayah.

Hingga September 2025, pembiayaan mikro perumahan telah berhasil membantu lebih dari 36 ribu keluarga. Dengan capaian ini, target untuk mencapai 50 ribu keluarga hingga akhir tahun optimis dapat terealisasi, memberikan harapan bagi banyak keluarga untuk memiliki rumah layak.

Bonai Subiakto menegaskan pentingnya rumah layak huni. "Rumah layak huni bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup," ujarnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan praktik rentenir dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik melalui rumah yang sehat dan terjangkau.

Sumber: AntaraNews