Fakta Unik: Kabupaten Gorontalo Lanjutkan Program Upland, Kementan Gelontorkan Miliaran Rupiah untuk Pisang Gapi Unggulan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, Provinsi Gorontalo, kembali mendapatkan kepercayaan besar dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI untuk melanjutkan Program Upland. Program ini berfokus pada pengembangan pertanian secara komprehensif, mencakup sektor hulu hingga hilir, dan secara spesifik menargetkan komoditas unggulan daerah, yaitu pisang Gapi. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor pertanian di dataran tinggi Gorontalo.

Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, mengumumkan bahwa tahap lanjutan Program Upland ini akan berlangsung selama dua tahun ke depan dengan total alokasi dana sebesar Rp1,2 miliar. Dana hibah ini akan disalurkan melalui sistem reimbursable, di mana pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran terlebih dahulu melalui APBD sebelum diganti oleh Islamic Development Bank (IsDB). Mekanisme ini menunjukkan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk mendukung pengembangan pertanian lokal.

Untuk tahun anggaran 2025, Pemkab Gorontalo telah menyiapkan Rp700 juta melalui APBD Perubahan, sementara Rp500 juta lainnya akan dialokasikan melalui APBD Induk 2026. Pendanaan ini akan digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk pendampingan bagi puluhan petani pisang Gapi. Program ini tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk pertanian mereka.

Pendanaan dan Mekanisme Program Upland

Sejak tahun 2021 hingga 2024, Kabupaten Gorontalo telah menjadi penerima manfaat signifikan dari Program Upland, dengan total anggaran yang diterima mencapai Rp8,3 miliar. Angka ini menunjukkan konsistensi dan keberhasilan program dalam mendukung sektor pertanian di wilayah tersebut. Komitmen pendanaan yang berkelanjutan ini menjadi tulang punggung bagi pengembangan komoditas unggulan.

Muhammad Ikhwan, Project Manager Upland Kementerian Pertanian, menjelaskan rincian alokasi dana yang telah dan akan digelontorkan. Untuk tahun ini, Kementan mengalokasikan Rp4,8 miliar, termasuk kredit microfinance sebesar Rp700 juta yang diperuntukkan bagi petani. Ini menunjukkan pendekatan holistik yang tidak hanya menyediakan dana besar, tetapi juga fasilitas kredit mikro untuk kebutuhan operasional petani.

Lebih lanjut, Ikhwan menambahkan bahwa pada tahun 2026, akan ada gelontoran dana sebesar Rp1,7 miliar, dengan tambahan kredit sebesar Rp500 juta. Struktur pendanaan yang terencana ini memastikan bahwa Program Upland dapat berjalan secara berkesinambungan dan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan petani di Kabupaten Gorontalo. Dana ini juga menjadi bukti nyata dukungan pemerintah pusat terhadap potensi pertanian daerah.

Dampak dan Manfaat bagi Petani Pisang Gapi

Fokus utama Program Upland tahap lanjutan ini adalah pengembangan pisang Gapi, yang telah diakui sebagai salah satu komoditas unggulan daerah Gorontalo. Sebanyak 36 petani pisang Gapi akan menjadi penerima manfaat langsung dari program ini. Mereka akan mendapatkan pendampingan komprehensif, mulai dari penguatan modal usaha hingga bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.

Selain pendampingan teknis dan modal, program ini juga berupaya membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk pisang Gapi. Dengan demikian, petani tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memasarkan hasil panen mereka secara efektif, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan ekonomi para petani.

Bupati Sofyan Puhi menekankan pentingnya dukungan legislatif untuk kelancaran penyaluran dana hibah. Ia meminta agar regulasi daerah segera disahkan guna menciptakan payung hukum yang kuat. Regulasi ini penting untuk memastikan bahwa penyaluran hibah tepat sasaran, transparan, dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, sehingga manfaat program dapat dirasakan sepenuhnya oleh petani.

Pentingnya Payung Hukum dan Dukungan Legislatif

Penyaluran dana hibah yang besar memerlukan dasar hukum yang kuat untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas. Bupati Sofyan Puhi secara khusus meminta dukungan dari pihak legislatif untuk segera mengesahkan regulasi daerah yang diperlukan. Keberadaan payung hukum ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai kepada yang berhak dan digunakan sesuai peruntukannya.

Pengesahan regulasi daerah akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, Kementan, IsDB, hingga para petani penerima manfaat. Tanpa dasar hukum yang jelas, potensi penyimpangan atau masalah di kemudian hari bisa saja terjadi, yang pada akhirnya dapat menghambat tujuan mulia dari Program Upland ini. Oleh karena itu, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci.

Dengan adanya payung hukum yang kuat, proses penyaluran dana hibah akan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya melindungi pemerintah daerah dari potensi masalah hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana. Pada akhirnya, semua upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan pertanian di Kabupaten Gorontalo, khususnya pisang Gapi, dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews