Menaker Yassierli: Peran Buruh Sangat Krusial untuk Pembangunan Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyambut Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2025. Dalam rangka merayakan May Day 2025, ia memberikan penghargaan kepada 145 juta pekerja di Indonesia.

"Dengan jumlah pekerja dan buruh sebanyak hampir 145 juta orang, tentunya pekerja dan buruh merupakan entitas terbesar dan terpenting untuk pembangunan dan kemajuan negeri ini," ucap Yassierli dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, seperti yang dikutip pada Kamis (1/5).

Yassierli mengajak semua pekerja, buruh, serta seluruh pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan untuk bersatu dalam meningkatkan kesejahteraan. Ia menekankan pentingnya terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan daya saing nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila demi kemajuan bangsa dan negara.

"Di Hari Buruh Internasional ini, saya selaku Menteri Ketenagakerjaan dan juga segenap jajaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025," tuturnya.

Ia juga menambahkan, "May Day is a Collaboration Day, May Day adalah Hari Kolaborasi." Dalam pernyataannya, Yassierli menegaskan bahwa Hari Buruh Internasional bukan hanya sekadar peringatan, tetapi juga momen untuk memperkuat kolaborasi antara seluruh elemen dalam dunia ketenagakerjaan.

"Dengan tema 'May Day is a Collaboration Day,' kita dorong semangat gotong royong demi menciptakan ekosistem kerja yang sehat, produktif, dan berpihak pada kesejahteraan," tulisnya.

Yassierli menganggap 145 juta pekerja dan buruh Indonesia sebagai kekuatan utama perekonomian nasional.

"Maka tugas kita bersama adalah memastikan setiap langkah pembangunan juga menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi mereka," jelasnya.

"May Day bukan hanya tentang suara buruh, tapi tentang bagaimana kita semua mendengar, bergerak, dan bertindak bersama," tambahnya.

Aksi May Day di Monas

Pada tanggal 1 Mei 2025, para pekerja di Indonesia dan seluruh dunia merayakan Hari Buruh Internasional. Dikenal juga sebagai May Day, tanggal tersebut menjadi saat yang sangat berarti bagi para buruh global untuk mengekspresikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Di Jakarta Pusat, tepatnya di kawasan Monumen Nasional (Monas), Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Sedunia, Shoya Yoshida, memberikan dukungan serta solidaritas kepada seluruh buruh di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, yang turut hadir dalam perayaan May Day bersama ribuan buruh lainnya di Monas.

Shoya mengungkapkan, "May Day atau Hari Buruh Internasional bukan hanya perayaan, tetapi merupakan simbol dari perjuangan dan solidaritas kaum buruh," dalam acara Peringatan Hari Buruh Internasional yang disiarkan melalui laman Youtube Sekretariat Presiden pada Kamis, 1 Mei 2025.

Ia juga menekankan bahwa perayaan May Day tahun ini sangat berarti dan simbolis, karena dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo yang memberikan dukungannya kepada komunitas buruh Indonesia.

"Kehadiran Presiden merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah terhadap masa depan buruh dan kesejahteraan buruh di Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Shoya menegaskan, "Konfederasi Serikat Buruh Internasional akan terus mendukung perjuangan kawan-kawan buruh di Indonesia."

Ia menambahkan, "Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, sangat penting bagi semua buruh di Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mengembangkan peraturan pekerjaan baru yang inklusif dan melindungi hak fundamental dari semua buruh."

Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan, "Perayaan Hari Buruh Internasional hari ini tidak mungkin terjadi tanpa persatuan dan solidaritas."

Merayakan Hari Buruh bersama Prabowo, KSPI kembali mengemukakan enam tuntutan buruh

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memberikan penghargaan atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025). Dalam pidatonya di hadapan Presiden Prabowo, Said Iqbal kembali menegaskan enam tuntutan utama buruh yang disampaikan pada Hari Buruh Internasional tersebut.

"Hari ini Bapak Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia," kata Said dalam acara Peringatan Hari Buruh Internasional yang disiarkan melalui laman Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/5/2025). "Mewakili para buruh, ada 6 isu yang ingin Kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan dalam kebijakan Bapak Presiden," tuturnya.

Berikut adalah enam tuntutan buruh yang disampaikan oleh Presiden KSPI, Said Iqbal: Pertama, penghapusan sistem outsourcing. Iqbal meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kerja outsourcing yang dianggap sebagai bentuk perbudakan modern dalam dunia kerja. Kedua, berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, Said Iqbal juga meminta agar dibentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani masalah PHK agar dapat didukung oleh masyarakat luas.

Berikan imbalan yang sesuai

Iqbal tidak hanya menuntut kesejahteraan bagi buruh, tetapi juga memberikan penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan menaikkan upah minimum sebesar 6,5%. Kenaikan ini sangat berarti setelah sebelumnya tidak ada perubahan selama sepuluh tahun terakhir.

Selain itu, Iqbal mendesak agar RUU Ketenagakerjaan yang baru dapat segera disetujui oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menekankan pentingnya menghapus semua konten dari Omnibus Law yang dianggap merugikan bagi para pekerja.

Iqbal juga menyoroti perlunya pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang telah ditunggu selama dua dekade. Menurutnya, undang-undang tersebut sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga yang sering kali terabaikan.

Dalam tuntutan terakhirnya, Iqbal menyerukan agar langkah pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan segera melalui pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal ini dianggap krusial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.