Menteri Ekonomi ASEAN Gelar Pertemuan Pekan Depan, Bahas Kebijakan Tarif Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif dasar 10 persen untuk seluruh impor global.

Lizsa Egeham
Oleh Lizsa Egeham - Reporter
Menteri Ekonomi ASEAN Gelar Pertemuan Pekan Depan, Bahas Kebijakan Tarif Trump
Menteri Ekonomi ASEAN Gelar Pertemuan Pekan Depan, Bahas Kebijakan Tarif Trump (Merdeka.com)

Menteri-menteri ekonomi yang tergabung dalam ASEAN akan menggelar pertemuan pada pekan depan. Pertemuan ini akan membahas dan mencari solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal atau timbal balik yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Hal ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim saat berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto, Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan PM Singapura Lawrance Wong melalui sambungan telepon.

"Saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS)," jelas PM Malaysia Anwar Ibrahim dalam akun Instagram _@anwaribrahim_my_, dikutip Minggu (6/4)

Dia mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang akan digelar pada pekan depan akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut.

Tarif Donald Trump

"InsyaAllah, pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif dasar 10 persen untuk seluruh impor global. Secara spesifik, Presiden Trump mengenakan tarif 32 persen untuk produk dari Indonesia.

Sementara itu, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 perse , Singapura 10 persen. Kemudian, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.

Rekomendasi