Mulai Februari: Makan Bergizi Gratis Tak Lagi Pakai Mekanisme Reimburse, Uang Negara Ada di Rekening Mitra

Pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu.

Idris Rusadi Putra
Oleh Idris Rusadi Putra - Reporter
Mulai Februari: Makan Bergizi Gratis Tak Lagi Pakai Mekanisme Reimburse, Uang Negara Ada di Rekening Mitra
Kemenag Surakarta akan menguji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah pada akhir Januari 2025, dengan harapan seluruh sekolah di bawah Kemenag dapat menerima manfaat program ini. (© 2025 Antaranews)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebut bahwa anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra. Sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

"Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya," ucap Dadan.

Sudah Dilakukan di 31 Provinsi

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun," ucap Dadan.

Rekomendasi