Prabowo Geram Anggaran MBG Dikorupsi, Janji Diperbaiki Usai Program Dilanjutkan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat berpidato di Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ia menyebut program ini akan diteruskan dengan perbaikan tata kelola dan efisiensi.

"Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting, kita tidak boleh menerima itu. Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi," kata Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti praktik korupsi yang menyasar anggaran MBG dan menyatakan sikap keras terhadap pelakunya.

Kecaman Prabowo Soal Korupsi MBG di Sidang Tahunan MPR

Prabowo mengungkapkan kemarahannya terhadap pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari anggaran makan untuk anak-anak. Ia menilai tindakan itu tidak mencerminkan kepedulian dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

"Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab, ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati," ujar Prabowo.

"Menurut saya, ini sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan," tutur Prabowo.

BGN Temukan 6 Juta Data Ganda, Rp 311 Miliar Dikembalikan

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap temuan sekitar 6 juta data penerima MBG yang terindikasi dobel. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, BGN menggandeng Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam proses pemutakhiran data.

"Kita menemukan ada praktik lama ya, ada data-data yang dobel yaitu sekitar ada 6 juta dobel ya," kata Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Sudaryono menekankan data ganda tidak otomatis berarti jutaan penerima fiktif. Ia mencontohkan potensi perekaman ganda pada penerima yang tercatat sebagai santri sekaligus siswa di sekolah formal. "Biasanya misalnya orang di pesantren, dia dicatat di pondok itu tapi dia sekolah di SMP mana. Jadi itu dicatat dobel. Tapi bukan berarti 6 juta terus kali-kali-kali sekian miliar bukan," ujarnya.

Dalam pemutakhiran data yang sama, BGN juga menemukan 414 dapur yang terindikasi belum ada, namun Virtual Account (VA)-nya telah terisi dana. Atas temuan ini, BGN mengembalikan dana sebesar Rp 311 miliar. Untuk memperbaiki akurasi data ke depan, BGN telah menandatangani kerja sama dengan Dukcapil Kemendagri.