Mahasiswa Unsoed Demo Rektorat, Tuntut Reformasi dan Hapus Praktik Korupsi

Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Rektorat Unsoed, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Senin (24/8/2026) sore. Aksi ini bertujuan untuk mendesak kampus melakukan reformasi struktural dan membenahi tata kelola secara menyeluruh, di tengah kasus dugaan korupsi yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Massa demonstran membawa poster dan membentangkan sejumlah tuntutan, serta menyampaikan orasi terkait berbagai persoalan yang dinilai belum tuntas di lingkungan kampus. Aksi yang bertajuk “Unsoed Problematik: Reformasi Struktural dan Hapus Praktik Korupsi di Lingkungan Kampus” itu berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.

Tujuh Tuntutan Mahasiswa

Ada tujuh tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada Plt Rektor Unsoed, Ali Rokhman. Tuntutan tersebut mencakup transparansi dan akuntabilitas anggaran, reformasi sistem penerimaan mahasiswa baru, evaluasi birokrasi, perlindungan mahasiswa dari kekerasan seksual, serta pembenahan fasilitas dan infrastruktur pendidikan.

Presiden BEM Unsoed, Azza Febra Pramudika, mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kemarahan dan kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi kampus. Dia menegaskan bahwa demonstrasi ini tidak dilakukan dengan vandalisme maupun tindakan anarkis. “Ini adalah bentuk dari amarah dan kekecewaan mahasiswa terhadap kampus. Maka, per hari ini kita pastikan demonstrasi hari ini tidak ada bentuk vandalisme ataupun bentuk-bentuk anarkisme,” tegas Azza.

Pembenahan Sistem Pendidikan yang Ditekankan

Azza menambahkan bahwa mahasiswa tidak lagi menjadikan kasus yang menjerat mantan Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq, sebagai fokus utama. Mereka kini mengarahkan perhatian pada pembenahan sistem dan perlindungan institusi pendidikan. “Orientasi kita hari ini bukan untuk membicarakan Pak Sodiq (Mantan Rektor) lagi yang sudah ditangkap, tapi orientasi kita mengamankan institusi pendidikan kita, Universitas Jenderal Soedirman dari oknum-oknum yang memanfaatkan krisis politik yang terjadi hari ini,” terang Azza.

Mahasiswa juga meminta Plt Rektor Prof. Ali Rokhman untuk menjelaskan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan di kampus. Mereka mendorong keterlibatan mahasiswa dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan.

Transparansi dan Akuntabilitas Birokrasi

Transparansi dan akuntabilitas birokrasi menjadi salah satu persoalan yang disoroti mahasiswa. Mereka menilai keterbukaan dalam pengelolaan kampus masih lemah dan keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan belum memadai. “Akuntabilitas yang sangat minim, transparansi yang hampir tidak ada, tidak ada kebijakan yang melibatkan kelompok mahasiswa. Padahal mahasiswa merupakan kelompok yang paling terdampak atas segala kebijakan rektor,” ungkap Azza.

Persoalan kekerasan seksual di lingkungan kampus juga menjadi perhatian. Mahasiswa meminta agar satuan tugas yang menangani kasus tersebut diperkuat, baik dari sisi pengelolaan maupun aturan yang menjadi dasar penanganannya.

Selain itu, mahasiswa mendesak adanya audit terhadap penggunaan anggaran di tingkat fakultas, termasuk dana kemahasiswaan dan anggaran pembangunan infrastruktur. Azza menyebut adanya dugaan persoalan dalam penggunaan dana tersebut, namun dia menegaskan bahwa dugaan itu perlu dibuktikan melalui proses audit. “Barangkali ini adalah awal untuk kemudian kita mengetahui bahwa ternyata di fakultas itu juga banyak dilakukan praktik korupsi, praktik korupsi dengan menggunakan dana kemahasiswaan, anggaran-anggaran infrastruktur pembangunan,” papar Azza.

Keterbatasan Ruang Kelas dan Fasilitas Pendidikan

Mahasiswa turut menyoroti fasilitas pendidikan, khususnya keterbatasan ruang kelas. Mereka menilai peningkatan jumlah mahasiswa baru tidak diikuti penambahan fasilitas yang memadai, sehingga berdampak terhadap efektivitas kegiatan perkuliahan. “Kuota mahasiswa baru itu kan bertambah, sedangkan ruang kelas kita itu sangat terbatas. Kemudian implikasinya adalah efektivitas waktu perkuliahan yang tidak kondusif,” imbuh Azza.

Keterbatasan ruang kelas dapat mengganggu kenyamanan dan efektivitas proses belajar-mengajar di lingkungan Unsoed. Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menegaskan tidak akan memberikan dukungan secara otomatis kepada Plt Rektor Ali Rokhman. Dukungan akan diberikan berdasarkan kebijakan dan kinerja pimpinan baru tersebut. “Kita tidak punya alasan untuk mendukung Pak Ali Rokhman. Yang kita dukung adalah nama Universitas Jenderal Soedirman,” tegas Azza.

Mahasiswa menekankan bahwa aksi tersebut bukan ditujukan sebagai serangan terhadap individu tertentu. Mereka meminta siapa pun yang memimpin Unsoed mampu membangun tata kelola kampus yang transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap partisipasi mahasiswa.

Aksi berlangsung hingga sore hari di depan Gedung Rektorat Unsoed. Di bawah pengawalan aparat keamanan, mahasiswa menyampaikan seluruh tuntutan tanpa melakukan vandalisme maupun tindakan anarkis.