Anggaran Kemiskinan Banyak untuk Perjalanan Dinas, Wapres: Jangan Terlalu Besar

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, memberikan klarifikasi atas pernyataannya mengenai anggaran program pengentasan kemiskinan senilai hampir Rp500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding.

Dia menyebut, tidak semua anggaran pengentasan kemiskinan senilai hampir Rp500 triliun tersedot untuk kegiatan rapat dan studi banding kemiskinan. Namun, sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal.

Wakil presiden K.H Ma’ruf Amin juga menyampaikan bahwa target penurunan kemiskinan sudah ditetapkan sebelum terjadi pandemi Covid–19. Dia optimis akan mencapai target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada 2024 dan menekankan dana penangan kemiskinan harus tepat sasaran.

Program penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi fokus program jangka pendek yang dijalankan pada setahun terakhir Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketika ditanya tentang pernyataan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan lebih banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas, Wapres menekankan bahwa dana penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran.

"Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menteri PAN dan RB itu, terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya (untuk) biaya perjalanan studi banding, sehingga menyedot, jangan terlalu besar," ujar Wapres.

"Memang kita selalu (jaga) jangan sampai terlalu (besar untuk rapat dan perjalanan dinas), tapi justru tepat sasaran pada kemudian koordinasi programnya yang benar kemudian konvergensi anggarannya," imbuhnya.

Sebelumnya, MenPAN-RB Anas berpendapat, permasalahan ini disebabkan karena Kementerian Lembaga kurangnya dalam penanganan angka kemiskinan secara aksi nyata yang optimal, namun hanya berfokus kepada kegiatan studi banding. Seharusnya Lembaga Kementerian lebih berfokus mulai dari subsidi rumah tangga hingga bantuan sosial.

Selain itu, hampir Rp500 triliun anggaran tersedot hanya untuk mengundang konsultan dalam rapat – rapat penanganan angka kemiskinan yang dilakukan di hotel, hanya membuat pengeluaran anggaran bertambah sedangkan cara ini bisa dibilang tidak efektif.

Kemenpan RB mendorong K/L untuk perubahan besar – besaran dalam meningkatkan afektivitas program penanganan kemiskinan. Cara agar menghemat dalam pemakaian anggaran kemiskinan adalah melakukan pertemuan secara daring, seperti aplikasi Google Meet yang bisa mencangkup luas untuk para peserta dalam diskusi.

Namun, perspektih anas dibantah oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini tentang penyalah gunaan anggaran kemiskinan, sedangkan di kementerian sosial anggaran digunakan secara efisien sesuai keperluan.

Risma juga mengaku selama menjadi wali kota Surabaya hingga menjadi Menteri hingga saat ini anggaran yang dialokasikan pasti digunakan secara efisien mungkin serta tepat sasaran selalu prioritas utama, sejumlah anggaran Medsos senilai RP78 triliun yang dikeluarkan secara langsung untuk bansos, sedangkan RP4 triliun digunakan untuk bencana, bantuan anak terlantar, lansia, disabilitas, bantuan di kawasan yang terpencil.

Oleh karena itu, Risma juga heran uang mana yang dimaksud oleh Menpan RB Azwar Anas, ketika menggunakan dana milik K/L yang tidak tepat sasaran, sedangkan dia tahu dari Sri Mulyani tentang uang perlindungan sosial yang diberikan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat di antaranya ada uang subsidi bbm, listrik, gas.

Reporter Magang: Ananda Tias Putri