Kapolda Jabar Dicegat Mahasiswa di Unpad, Dicecar Soal Represif Saat Demo

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pipit Rismanto dicegat sejumlah mahasiswa usai menyampaikan kuliah umum di Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Kamis (20/8).

Dari pantauan, terlihat sejumlah mahasiswa itu sempat memberi naskah hasil kajian berisi pelbagai tindak kriminal dan aksi kekerasan dilakukan polisi di Jawa Barat saat demo selama tahun 2025. Pipit langsung menerima hasil kajian tersebut.

Pipit mengatakan bahwa baru menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada tahun 2026. Sementara peristiwa tertera di hasil kajian banyak terjadi pada tahun 2025. Meski demikian, dia mengaku bakal menjadikan hasil kajian itu sebagai bahan evaluasi terhadap para anggotanya.

"Nanti kita ada uji, ya. Terima kasih informasinya, karena saya menjadi Kapolda di sini baru 2026. Nanti kita akan evaluasi hal-hal seperti itu. Oke? Terima kasih," kata Pipit.

"Tapi apakah ada tindak lanjut?" tanya mahasiswa.

"Tindak lanjut ini kan tahun 2025, saya masuk 2026. Oke?" jawab Pipit.

Pipit menegaskan bahwa tiap masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Polisi bakal mengawal tiap aspirasi masyarakat melalui tindakan secara preemtif, preventif, dan represif.

"Represif itu penting dilakukan pada saat ada aturan-aturan yang dilanggar," kata dia.

Pipit memastikan akan mengedepankan kolaborasi dan diskusi agar aspirasi disampaikan dapat diterima dengan baik pihak terkait. Dia hanya menekankan bahwa terdapat aturan tidak boleh dilanggar ketika menyampaikan aspirasi.

"Berarti bapak akan memastikan bahwa sepanjang kami akan mengemukakan pendapat di muka umum tidak akan ada lagi bentuk represif, paling tidak di Jawa Barat?" tanya mahasiswa.

"Jadi kalau kita mau menyampaikan pendapat di muka umum, makanya kita atur dan sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan, maka represif itu pasti ada, konsep operasional, apabila dibutuhkan," jawab Pipit.

"Dengan kekerasan Pak, represifnya?" tanya lagi mahasiswa.

"Loh represif itu tidak harus kekerasan," jawab Pipit.

"Tapi yang sudah-sudah dengan kekerasan, Pak."

"Jadi kalau saudara-saudara mengatakan represif itu kekerasan, itu salah. Makanya kasih, cari definisi represif itu apa. Represif itu tindakan tegas, terukur kepada setiap penyimpangan-penyimpangan, di situ yang harus kita lakukan," jawab Pipit.

Di sisi lain, Pipit mengatakan terdapat sanksi dapat dikenakan terhadap anggotanya apabila didapati telah melakukan tindakan represif berupa kekerasan. Dia pun mempersilakan kepada mahasiswa untuk mengawal kinerja polisi di Jabar.

"Pada saat adik-adik mahasiswa melempar polisi, terkadang kita juga memaafkan, ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga untuk menjaga itu semuanya kita harus seimbang. Ya, seimbang menjaga aturan itu. Dan polisi ada konsekuensi dia melakukan pidana, melakukan tindakan kekerasan," ungkap Pipit.

"Artinya itu bisa kita kawal nanti perihal konsekuensi yang diberikan kalau seandainya polisi...," tanya mahasiswa.

"Enggak ada masalah, kawal aja. Semua harus ngawal, aturan harus kita kawal. Oke? Gitu ya," jawab Pipit.

 

Launching Pusat Studi Kepolisian

Adapun dalam kegiatan itu, Pipit sempat meresmikan Pusat Studi Kepolisian di Kampus Unpad. Pipit menilai pemetaan dan penelitian terhadap berbagai persoalan di Jabar penting dilakukan untuk mengetahui kondisi terjadi di lapangan.

"Harapan ke depan bahwa kerja sama ini berjalan, dapat memberikan kontribusi terhadap situasi kamtibmas yang ada di Jawa Barat ini," kata Pipit.

Menurut Pipit, berbagai persoalan dan isu yang berkembang di Jabar perlu dianalisis secara lebih mendalam melalui penelitian yang dilakukan oleh polisi dan akademisi.

"Ke depannya kita menginginkan bahwa semua perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat itu bisa bekerja sama dengan kita semua," kata dia.

 

Sementara itu, Rektor Unpad, Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menyambut baik pembentukan Pusat Studi Kepolisian tersebut. Dia meyakini kerja sama yang terjalin dapat menjadi kesempatan bagi Unpad untuk berkontribusi dalam pengembangan kajian kepolisian.

Arief menyebut kerja sama tak hanya berkaitan dengan pendalaman kasus maupun penelitian. Hasil kajian nantinya dapat menjadi masukan bagi polisi dalam proses transformasi.

"Bagaimana nanti kepolisian dengan akademisi bisa bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan," ucap dia.