Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristekdikti) Zulfikri Anas mengatakan, guru di sejumlah daerah masih fokus dalam merampungkan target kurikulum, dengan hanya melihat materi di buku dan menggunakan materi dengan cara yang sama untuk semua anak di satu kelas.
Persoalannya, cara itu belum tentu cocok untuk semua anak yang ada di kelas tersebut. Menurutnya, cara yang dilakukan oleh para guru selama ini kurang memerhatikan kemampuan para siswa dan hanya berpatokan pada kurikulum.
"Saya pernah menemukan sebuah sekolah di mana siswa kelas 10 yang usianya rata-rata 15 tahun ke atas yang masih tertinggal pelajaran matematikanya. Ini karena guru mengajar hanya berdasarkan kurikulum tanpa melihat kemampuan siswa. Ketika diminta mengisi soal perkalian, untuk satu dan dua digit masih bisa tapi untuk tiga digit dan seterusnya kesulitan. Setelah dicek lagi, kemampuan siswa kelas 10 itu setara dengan siswa kelas 2 SD. Lalu diambil jalan tengahnya, siswa kelas 10 itu diajarkan sebagaimana layaknya anak kelas 2 SD," kata Zulfikar di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (7/12).
Dia menilai, literasi siswa-siswi sebenarnya sudah cukup tinggi. Namun, terkadang kurikulum yang diterapkan membuat literasi mereka seperti jatuh ke titik nol.
"Saya pernah ke salah satu sekolah di Papua. Di dalam kelas itu ada buku Lelucon Berbuah Masalah. Saya tanya kepada mereka apa artinya lelucon dan mereka tidak tahu. Padahal kalau saja kata Lelucon itu diganti dengan kata Mop yang lebih dikenal maka mereka pasti tahu. Lalu mereka ketika membaca berbu maka yang diingat adalah berburu bukan berbuah. Mereka juga tidak paham maksud dari lelucon berbuah masalah," jelasnya.
Karena itu, Zulfikar menilai, pendidikan usia dini merupakan yang paling berat karena menjadi fondasi. Seorang guru yang mengajarkan siswa usia dini sebenarnya tidak hanya mengajarkan sang anak tetap juga orangtuanya.
Dengan demikian, kurikulum merdeka yang dirancang pemerintah ditujukan untuk bisa diterapkan di semua sekolah seminim apa pun. "Sepanjang ada anak yang mau belajar dan orang dewasa yang mendampingi itu bsia. Jadi sasarannya bukan ubah kurikulum tetapi bagaimana meningkatkan pelayanan kualitas pendidikan kepada peserta didik," ujarnya.
Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Sumba Tengah NTT Magdalena Kalli menjelaskan, ada kesenjangan pendidikan di Sumba Tengah. Karena itu, Bupati Sumba Tengah mengeluarkan kebijakan 3 M itu yaitu Membaca, Menghitung dan Menulis.
"Kemampuan berhitung siswa di Sumba Tengah itu ternyata baru 30 persen. Karena itu, kami meminta 40 sekolah yang ada di Sumba Tengah untuk segera menjalankan kebijakan 3M. Intinya kami ingin meningkatkan kemampuan siswa," kata Magdalena.
Untuk meningkatkan kemampuan siswa usia dunia maka perlu regulasi yang mengikat antara dinas pendidikan dengan sekolah.