Jambore Nasional Kewirausahaan Sosial 2022 kembali digelar oleh Badan Pengurus Pusat Andalan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (BPP AKU) pada 24-26 November di lapangan Denggung, Sleman, Yogyakarta.
Event nasional ini hadir dengan konsep pameran dan gelar dagang yang menyatukan pelaku UMKM, UKM, bisnis, industri pelaku usaha nasional, eksportir.
Jambore Nasional Kewirausahaan Sosial 2022 akan dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia Anindya Bakrie, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, dan GKR Mangkubumi selaku Ketua Pengarah BPP AKU.
Selain pengenalan dan perluasan dalam bidang perdagangan, diharapkan acara ini juga dapat mengekspos berbagai bidang lain seperti kuliner, budaya, kerajinan dan wisata di Yogyakarata.
“Jambore Nasional Kewirausahaan Sosial 2022 adalah jambore kedua. Lima tahun lalu, tepatnya April 2017, kami pernah melaksanakan jambore kewirausahaan yang menghadirkan lebih 8.000 pelaku usaha ekonomi keluarga se-Jawa dan Bali,” ujar GKR Mangkubumi dalam rilisnya, Senin (17/10).
Menurutnya, jambore kali ini diselenggarakan sebagai upaya untuk menghadirkan media silaturahim, konsolidasi, dan kolaborasi konkret bagi para pelaku usaha mikro kecil khususnya dengan para pelaku usaha senior yang telah sukses.
“Kalangan UMKM yang bertahan dalam keterbatasan dan pembatasan di era pandemi diharapkan kembali meningkat semangatnya, motivasi, harga diri, dan tentu kapasitas serta kompetensinya guna menyongsong kompetisi di era endemi nanti. Selaku Ketua Pengarah kegiatan Jambore Nasional Kewirausahaan Sosial 2022, saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga UMKM Makin Tangguh, Indonesia Bangkit Lebih Cepat,” pungkas GKR Mangkubumi.
Jambore ini terdiri atas pameran dan gelar dagang serta dilengkapi dengan kegiatan hiburan, musik, lomba, seminar, pasar rakyat, kuliner, dan berbagai kegiatan pendukung lainnya. Peserta pameran terdiri dari UMKM & UKM, lembaga dan instansi pemerintah, kementerian, BUMN dan BUMD, pelaku usaha, dan Industri.