Pengamat: BUMN banyak kerjakan proyek jadi bukti Jokowi bukan kapitalis

Pengamat Ekonomi Politik, Fachry Ali ikut mengomentari polemik BUMN yang dituding memonopoli proyek dalam negeri dan membuat swasta tidak kebagian. Menurutnya, pernyataan pengusaha tersebut memiliki dampak politis bagi Jokowi.

Pernyataan Ketua Kadin, Rosan P. Roeslani tersebut menurutnya secara tidak langsung menepis tudingan selama ini yang menyebut kebijakan ekonomi Joko Widodo bersifat neoliberal atau kapitalis.

"Buktinya BUMN dianggap Kadin yang berkembang. Itu secara politis menepis tudingan Jokowi kapitalis, neoliberal buktinya perekonomian Indonesia itu justru dipimpin oleh negara. Bukan pasar," ungkapnya dalam diskusi bertema 'Monopoli BUMN?' di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10).

Keterlibatan BUMN secara masif dalam ekonomi negara menjadi bukti bahwa perekonomian Indonesia justru tidak dikuasai oleh mekanisme pasar yang saat ini sedang kuat sekali di tingkat global.

"Karena BUMN adalah satu-satuya kekuatan ekonomi yang bisa dikontrol oleh negara," kata dia.

Meski demikian, dia meminta Presiden Jokowi tetap memberikan kesempatan kepada BUMN dalam pengerjaan proyek infrastruktur, terutama di daerah terpencil sambil mendorong kemitraan BUMN dengan pihak swasta.

"Kalau infrastruktur itu signature Jokowi maka paling efisien dan masuk akal kalau menggunakan BUMN. Terutama di daerah terpencil, perbatasan. Dan saya setuju kalau pengusaha swasta juga diajak oleh BUMN," tandas Ali.