Wapres JK: Pemangkasan angka pertumbuhan ekonomi sudah rasional

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI telah menyepakati asumsi makro dalam APBN-Perubahan 2016. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi 2016 yang ditarget 5,1 persen. Angka ini lebih rendah dari target dalam APBN 2016 sebesar 5,3 persen.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemangkasan angka pertumbuhan itu sudah sangat rasional. Pasalnya, semua negara di dunia mengalami perlambatan ekonomi.

"Memang dalam kondisi begini kita harus realistis lah, bahwa semua negara sekarang tidak bisa membuat target terlalu tinggi. Karena itu 5,1 rasionable lah menurut saya kita bisa capai dalam kondisi begini," ungkap Wapres JK di Kantornya, di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/6).

JK menyebut, hal paling mendasar yang dipertimbangkan dalam pemangkasan target angka pertumbuhan ekonomi yaitu persoalan infrastruktur, perdagangan hingga impor.

"Impor menurun artinya kegiatan industri akan pasti mengalami penurunan. Pasar juga lagi permintaan kita menurun artinya pajak juga menurun kalau begitu otomatis pembangunannya tidak sebaik apa yang kita rencanakan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui bahwa terjadi pelemahan daya beli masyarakat memicu menurunnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Sebelumnya 5,1 persen menjadi 5 persen.

Pemangkasan angka pertumbuhan ekonomi sendiri berdasarkan usulan mayoritas fraksi di Komisi XI, antara lain fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera. Pemangkasan dari angka 5,3 menjadi 5,1 persen dinilai lebih realistis melihat kondisi perekonomian saat ini.

"Kami kira angka 5,1 persen untuk pertumbuhan ekonomi itu angka yang menurut kami lebih realistis dan menggambarkan kondisi perekonomian kita yang sebenarnya," ujar , anggota Komisi XI dari fraksi Golkar, Sarmuji.