Menagih janji Jokowi agar nilai tukar Rupiah menguat di 2016

Dalam hitungan jam, tahun 2015 akan berakhir dan pemerintah bersiap memasuki tahun baru dengan optimisme. Presiden Joko Widodo mengklaim pihaknya sudah memiliki pijakan kuat untuk berlari lebih kencang pada 2016. Berbagai paket kebijakan telah diluncurkan guna memberi stimulus pada perekonomian, termasuk 'memperkuat' nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).

Di 2015 kemarin, pemerintah menghadapi pelemahan nilai tukar hingga nyaris menyentuh level Rp 15.000 per USD. Berbagai kebijakan dikeluarkan seperti mewajibkan transaksi dalam negeri menggunakan Rupiah. Anjloknya Rupiah di 2015 lalu dipicu kuatnya sentimen eksternal seperti ketidakpastian kenaikan suku bunga The Fed atau bank sentral AS. Selain itu, kebijakan China mendevaluasi nilai tukar Yuan juga memukul nilai tukar Rupiah terhadap USD.

Di 2016 ini, pemerintah lebih optimis nilai tukar Rupiah akan lebih kuat. Sebab, sudah ada kepastian kenaikan suku bunga The Fed menjadi 0,50 persen dari sebelumnya 0,25 persen di akhir tahun kemarin. Pemerintah optimis nilai tukar Rupiah akan bergerak di bawah Rp 14.000 per USD.

Dalam APBN 2016, pemerintah mematok nilai tukar Rupiah sebesar Rp 13.900 per USD dengan inflasi sebesar 4,7 persen. Pemerintah juga mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen sepanjang tahun ini.

Tahun lalu, Bank Indonesia (BI) dalam rapat pembahasan APBN 2016 bahkan lebih optimis nilai tukar Rupiah akan terus menguat. Dalam postur asumsi makro ekonomi RAPBN 2016 (sebelum disahkan jadi APBN 2016), Bank Indonesia (BI) memprediksi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level Rp 13.000-13.400 per USD.

Gubernur BI Agus Martowardojo menuturkan, prediksi itu mempertimbangkan sentimen global yang menekan nilai tukar Rupiah. Rupiah diperkirakan makin melemah dibanding tahun sebelumnya.

Terhitung 5 Juni 2015, secara year to date (ytd) Rupiah melemah 6,71 persen di kisaran 13.276 per USD. Kebijakan quantitative easing yang dilakukan bank sentral Eropa menjadi kambing hitamnya.

Walau Rupiah melemah, Agus optimis secara perlahan ekonomi bakal membaik seiring dengan prospek perekonomian Indonesia dan masuknya investasi asing.

"Eksternal didorong penguat dolar. Kebijakan quantitative easing yang ditempuh bank sentral Eropa. Kemudian kekhawatiran negosiasi fiskal dari Yunani," ujar Agus Marto di gedung DPR, Senin (8/6) tahun lalu.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati memprediksi nilai tukar Rupiah secara rata-rata akan berada di atas Rp 14.000 per USD di 2016. Rupiah masih akan tertekan akibat sentimen negatif dari dalam negeri.

Menurut Enny, faktor fundamental dalam negeri seperti defisit neraca pembayaran akan menekan nilai tukar Rupiah. " Rupiah masih akan Rp 14.000 per USD rata rata. Ini karena neraca pembayaran kita, memang sudah ada kepastian The Fed, mulai tahun kemarin dan tahun ini naik lagi, ada kepastian. Sudah ada kepastian tidak akan memicu spekulasi. Tapi sekarang faktor dominan dari fundamental dalam negeri sendiri. Ini terkait permintaan dan ketersediaan dolar AS dalam negeri," kata Enny kepada merdeka.com beberapa waktu lalu di Jakarta.

Namun demikian, Enny menyebut Rupiah akan melemah karena akan tingginya capital outflow atau dana keluar dari Indonesia. Investor akan kembali membeli dolar karena naiknya suku bunga bank sentral AS. Di saat bersamaan, Rupiah akan tertekan karena defisit neraca pembayaran yang membayangi.

"Kenaikan The Fed berarti berpotensi capital outflow dan portofolio dolar AS kita berkurang. Neraca kita defisit. ini kalau tidak bisa dikompensasi dari FDI (Foreign Direct Investment) maka neraca modal kita juga akan defisit. Risiko buat neraca pembayaran dan akhirnya menekan Rupiah terhadap USD," sambung Enny.

Enny menyarankan pada pemerintah untuk segera merealisasikan pembentukan BUMN reasuransi di Tanah Air. Hal ini dinilai akan membantu supply Rupiah karena asuransi dalam negeri tak lagi harus mengasuransikan lagi keluar negeri atau impor jasa dari luar negeri. Hal ini akan membantu defisit neraca jasa dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk merealisasikan pembangunan kilang seperti yang tertulis dalam paket kebijakan ekonomi VIII. Pembangunan kilang akan mengurangi impor migas yang hingga kini masih dominan.

"Konsorsium reasuransi dari 3 BUMN ini sudah siap, tapi PP (Peraturan Pemerintah) enggak siap siap. Kita bisa berharap dari realisasi FDI karena stimulus kebijakan yang telah dikeluarkan. Selain itu apakah pemerintah mampu merealisasikan paket kebijakan ekonomi jilid VIII dalam membangun kilang dan sebagainya. Ini akan mengurangi impor migas. potensi penguatan Rupiah ada asal hilirisasi industri dilakukan dan enggak tergantung pada ekspor komoditas.