Beda cara Jokowi dan Najib Razak selamatkan ekonomi

Perekonomian global dilanda ketidakpastian dengan melemahnya ekonomi China. Kondisi diperparah dengan ketidakpastian bank sentral Amerika dalam menaikkan suku bunga acuan. Akibatnya, dolar Amerika (USD) menguat terhadap sejumlah mata uang negara lain, termasuk Indonesia dan Malaysia.

Demi memperkuat ekspor, China belum lama ini mengeluarkan kebijakan menggegerkan yaitu sengaja mendevaluasi Yuan. Kebijakan China ini menempatkan Indonesia dan Malaysia dalam masalah besar.

Mata uang negara-negara ketiga yang mempunyai kompetensi pasar ekspor yang sama dengan China (Thailand dan Korea) dan juga negara yang mayoritas mempunyai porsi ekspor ke China (Taiwan, Korea dan Malaysia) mengalami tekanan nilai tukar akibat kebijakan China.

Akibatnya, Ringgit Malaysia dan Rupiah anjlok parah bahkan hingga saat ini. Dilansir dari Straits Times, penurunan nilai tukar mata uang Asia dipimpin oleh Malaysia.

JPMorgan Asia Dollar Index melacak pergerakan 10 mata uang sepanjang Agustus 2015, termasuk Yen yang melemah 2,6 persen terhadap USD. Ini merupakan penurunan bulanan terbesar sejak 2012.

Ringgit Malaysia anjlok paling parah.

Ringgit Malaysia anjlok paling parah mencapai 8,7 persen terhadap USD, dan ini merupakan kinerja terburuk sejak 1998 silam. Skandal politik yang melanda Malaysia melemahkan kepercayaan investor, selain itu rendahnya harga komoditas juga menghantam Malaysia.

Lebih baik dari Ringgit Malaysia, nilai tukar Rupiah hanya turun 3,7 persen terhadap USD dan merupakan terburuk dalam 11 bulan terakhir. Sedangkan Yuan hanya anjlok 2,7 persen terhadap USD.

"Mata uang Asia sekarang harus berurusan dengan ketidakpastian global. Selain itu ada juga risiko aksi jual investor di pasar modal dan pelarian modal asing yang menambah banyak tekanan," kata Koon How Heng dari Credit Suisse Private Bank and Wealth Management Singapura seperti dilansir dari Straits Times di Jakarta, Senin (31/8).

Depresiasi atau pelemahan mata uang masih berlanjut.

Depresiasi atau pelemahan nilai tukar Ringgit Malaysia belum juga usai. Tidak hanya terhadap dolar Amerika (USD), Ringgit Malaysia juga anjlok parah terhadap dolar Singapura.

Perdagangan 10 September lalu, Ringgit Malaysia menyentuh level terendah terhadap dolar Singapura di level RM 3,0771 per dolar Singapura. Pelemahan Ringgit dipicu penurunan peringkat utang Brasil oleh Standard & Poor (S&P).

Dilansir dari Channel News Asia, nilai tukar Ringgit juga mencapai titik terendah dalam 17 tahun terakhir terhadap dolar Amerika atau RM 4,379 per USD.

S&P menurunkan peringkat utang Brasil ke BB+ atau satu tingkat di bawah investment grade. Ini memicu aksi jual di pasar berkembang. Penurunan minyak mentah Brent semalam juga menekan potensi pendapatan Malaysia. Ringgit Malaysia disebut sebagai mata uang berkinerja terburuk di Asia.

Tidak hanya Ringgit, Rupiah juga ambruk parah.

Rupiah merosot hingga menyentuh titik terendah sejak Juli 1998. Perdagangan 8 September lalu, nilai tukar Rupiah menyentuh level Rp 14.280 per USD. Ini merupakan level terendah sejak Juli 1998 atau saat krisis keuangan melanda Asia. Perdagangan sebelumnya, nilai tukar Rupiah ditutup Rp 14.245 per USD.

Dilansir dari CNBC, melemahnya nilai tukar Rupiah terjadi karena melemahnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya penghindaran risiko yang meredupkan daya tarik aset negara.

Kegiatan ekonomi melemah dan ditambah lagi kekhawatiran reformasi yang mengulur-ulur. Akibatnya, investasi asing belum meningkat secepat yang diharapkan pemerintah.

Foreign Direct Investments (FDI) yang masuk ke Indonesia tercatat baru 2,1 persen dari PDB. Angka ini jauh lebih rendah dibanding Malaysia dan Thailand, di mana rasio mereka sudah mencapai 3 persen.

"Selain mendukung laju pertumbuhan dan neraca pembayaran. Investasi asing langsung (FDI) juga dapat membawa manfaat seperti transfer teknologi dan perangkat produktivitas lainnya. Ini akan meningkatkan potensi pertumbuhan Indonesia," ucap lembaga pemeringkat, Moody's Investor Service.

Menanggapi ini, Perdana Menteri Malaysia maupun Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan penyelamatan ekonomi.

Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi. Namun, tidak ada kebijakan baru yang disampaikan Presiden Jokowi. Paket kebijakan yang disampaikan merupakan hasil deregulasi atau pemangkasan kebijakan sebelumnya.

"Pemerintah meluncurkan paket kebijakan yang dibagi tiga tahap. Kali ini tahap I. Nanti ada paket II dan III konsisten kita lakukan terus," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (9/9).

Presiden memaparkan, kebijakan pertama mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, kepastian usaha dan penegakan hukum. Caranya dengan melakukan deregulasi aturan yang sudah ada sebelumnya yang dinilai menghambat gerak sektor industri.

"Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim. Sehingga ini bisa hilangkan duplikasi, dan memangkas aturan yang menghambat daya saing industri nasional. juga disiapkan 17 peraturan pemerintah, 11 perpres, 63 permen," ujar Presiden Jokowi.

Presiden memaparkan, pemerintah juga menjanjikan menyederhanakan perizinan, sinergi, kualitas pelayanan dengan menggunakan pelayanan elektronik. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan deregulasi ini pada September-Oktober 2015.

Kebijakan kedua menyangkut percepat proyek strategis. Caranya dengan menghilangkan sumbatan dalam implementasi proyek. Caranya dengan menyederhanakan izin, menyelesaikan tata ruang, percepatan pengadaan barang dan jasa, dan hambatan hukum.

"Kita perkuat peran kepala daerah untuk mendukung percepatan proyek strategis," jelasnya.

Kebijakan ketiga, meningkatkan investasi properti. Dengan cara membangun perumahan dan investasi besar di sektor properti.

Presiden menegaskan, paket kebijakan ekonomi ini bertujuan menggerakkan sektor riil yang diyakini bakal memperkuat pondasi ekonomi nasional.

"Saya yakin paket pertama ini akan perkuat industri nasional, akan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, perdagangan lancar, membuat pariwisata bergairah, menjadikan kesejahteraan nelayan membaik dengan produksi ikan tangkap dan hemat bahan bakar," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kerja sama semua pihak. Presiden mengajak semua komponen masyarakat bergotong royong menghadapi tantangan melemahnya perekonomian global.

"Pemerintah tidak sekedar komitmen dengan paket kebijakan, tapi serius dalam pelaksanaan komitmen. Saya dibantu wapres dan kabinet akan pimpin langsung paket kebijakan agar langkah terobosan benar-benar terwujud," katanya.

Berbeda dengan Jokowi, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak mengambil langkah lebih konkret.

Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak mulai mengambil sikap menanggapi pelemahan ekonomi dan nilai tukar mata uang negaranya. Salah satu kebijakan konkret Najib adalah, pemerintah Malaysia akan menyuntik dana USD 4,6 miliar pada perusahaan investasi ekuitas pemerintah.

Dilansir dari CNBC, Najib akan menambah modal ke perusahaan ValueCap dan perusahaan ini akan berinvestasi kembali di perusahaan-perusahaan Malaysia yang sahamnya telah anjlok beberapa waktu ini.

Menurut Najib, langkah ini diperlukan untuk menopang pasar saham negaranya yang melambat dan mendukung perekonomian secara umum.

Tidak hanya itu, untuk mendongkrak perekonomian, Najib akan membebaskan bea masuk impor bagi industri hingga ekonominya kembali pulih. Namun Najib belum merinci sektor apa saja yang akan mendapat pembebasan bea masuk impor.

Nilai tukar Ringgit Malaysia anjlok parah terhadap dolar Amerika (USD) atau hampir 19 persen sepanjang tahun ini. Pasar saham Malaysia juga anjlok 8,95 persen dalam periode yang sama.