Polemik Rizal Ramli & pulsa listrik Rp 100.000 cuma dapat Rp 73.000

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) hingga kini masih gencar mempromosikan layanan listrik pintar atau biasa dikenal dengan listrik pra bayar. Inovasi ini menjanjikan kemudahan, kebebasan, dan kenyamanan bagi pelanggannya. Dengan listrik pra bayar ini, pelanggan bisa mengendalikan sendiri penggunaan listriknya sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Seiring berjalannya waktu, pelanggan dibuat bingung dengan layanan pulsa listrik atau token listrik. Pasalnya, jumlah listrik yang didapat pelanggan tidak sama dengan uang yang dikeluarkan membeli voucher.

Salah satu ibu rumah tangga, Lia Harahap (35) terlihat bingung saat menceritakan pengalamannya membeli pulsa listrik. Dia membeli pulsa Rp 250.000 namun yang didapat hanya 175 Kwh.

"Jadi kemarin saya beli Rp 250.000 dan saya cuma dapat 175 Kwh. Ada tulisan di kertasnya," uca Lia heran ketika berbincang dengan merdeka.com.

Tidak hanya itu, Lia juga heran jumlah Kwh listrik yang dia dapat berbeda-beda tergantung tempat dia membelinya. "Kalau di ATM beda Kwh-nya, kalau di Alfamart beda lagi dapatnya. Kenapa bisa begitu?" tanya Lia.

Ternyata tidak hanya masyarakat biasa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli juga heran dengan sistem pembelian voucher listrik ini.

Rizal Ramli bahkan menyebut, program listrik menggunakan voucher tidak adil karena masyarakat dibebani harga administrasi dalam penggunaannya. Selain itu, PLN juga terkesan memaksa masyarakat untuk beralih menggunakan listrik pulsa.

"Kami minta lakukan kajian. Agar beban masyarakat terbebaskan," kata Rizal di Jakarta, Senin (7/9).

Rizal menjelaskan, untuk pembelian pulsa token Rp 100.000, masyarakat ternyata hanya mendapatkan aliran listrik sebesar Rp 73.000. Untuk itu, pihaknya meminta Direktur Utama PLN Sofyan Basyir segera merevisi aturan tersebut.

Rizal juga meminta PLN segera mengubah kebijakan dengan membebaskan masyarakat untuk memilih listrik secara meteran ataupun pulsa.

"Provider pulsa listrik itu setengah mafia," ujarnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforms, Fabby Tumiwa mempertanyakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang menyebut listrik menggunakan voucher tidak adil.

Menurut Fabby, penggunaan listrik pra bayar atau sistem voucher seharusnya jauh lebih murah atau irit dibanding pasca bayar. Soalnya, di listrik pasca bayar, masyarakat harus membayar biaya beban.

"Benar Pak Rizal Ramli ngomong begitu? Setau saya mau kartu pra bayar atau pasca bayar itu mekanismenya saja yang berbeda, tarif sama. Tarif listrik sendiri diputuskan pemerintah dengan DPR," ucap Fabby saat berbincang pada merdeka.com di Jakarta, Senin (7/9).

Fabby sendiri mengaku heran dengan pernyataan menteri Rizal Ramli yang menyebut beli pulsa listrik Rp 100.000 tapi hanya dapat Rp 73.000. Fabby tidak tahu asal atau cara hitung-hitungan Rizal.

"Kan sama kita sama mau bayar bulanan atau pulsa sama saja. Bedanya di pembayaran di awal dan akhir. Kalau pra bayar kita beli dulu kuantitas energi kita pakai. Itu Pak Rizal Ramli dapat data dari mana?" tanyanya.

"Setau saya, pra bayar dan pascabayar tarif listriknya sama. Malah pasca bayar (bulanan) ada biaya beban dan itu bermacam macam tergantung pada daya tersambung. Meteran pra bayar engga ada beban, lebih irit lebih murah karena engga ada beban."

Fabby meminta Rizal Ramli untuk hati-hati mengeluarkan pernyataan. Ucapan seorang menteri bisa berbahaya apa lagi tidak didukung dengan data yang kuat.

"Rizal Ramli itu menteri, jangan asal ngomong. Dia dapat data dari mana (beli pulsa listrik Rp 100.000 dapat Rp 73.000). PLN bisa dipenjara kalau ini benar," ucap Fabby ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (7/9).

Sepengetahuan Fabby, tarif listrik pra bayar maupun pasca bayar sama dan sudah di atur oleh PLN bersama DPR. Tidak benar jika ada yang mengatakan listrik menggunakan pulsa lebih boros dari meteran biasa.

"Kalau pak Rizal benar, PLN ini pelanggaran harus diselidiki. Saya sendiri tidak tahu Pak Rizal bagaimana hitungannya. Belum ada aturan yang membuat tarif pra bayar lebih mahal," tegasnya.

Fabby mengakui, tarif listrik setiap pelanggan memang berbeda sesuai daya. "PLN menentukan tarifnya, berapa R-I, R-2 atau R-3, sesuai data pelanggan. Rizal Ramli dari mana dasarnya," katanya.

Tak mau berlarut-larut, PLN memberi penjelasan soal penerapan tarif listrik pra bayar.

Pejabat internal PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tidak ingin disebut namanya, memberikan penjelasan terkait hal ini. Menurutnya, mungkin yang dimaksud Rizal Ramli bukan Rp 73.000 melainkan 73 Kwh (kilo watt per hour). Jika dikonversi ke rupiah sekitar Rp 94.000 dengan hitungan beban listrik rumah tangga 1.300 watt. Dia menjelaskan hitungannya.

Jika masyarakat membeli pulsa listrik Rp 100.000, akan dipotong sekitar 3-10 persen untuk pajak penerangan jalan (PPJ). "Besaran pajak itu yang menentukan pemda, PLN hanya diberi tugas memungut saja. Misalnya kena pajak 3 persen (Rp 3.000), maka sudah tinggal Rp 97.000," ujarnya kepada merdeka.com, Senin (7/9).

Setelah itu, pelanggan juga dikenakan biaya administrasi bank. Dia menjelaskan, pembayaran pembelian pulsa token listrik melibatkan peran perbankan. Jadi otomatis dikenakan biaya administrasi. Masing-masing bank memiliki ketentuan besaran biaya administrasi sendiri.

"Misalnya kita ambil saja biaya administrasi bank sekitar Rp 3.000. Jadi tadi Rp 97.000 dikurangi Rp 3.000 jadi tinggal Rp 94.000. Inilah nominal pulsa listrik yang didapat konsumen," jelasnya.

Dari situ dia menjelaskan, Rp 94.000 dibagi dengan biaya listrik per kwh. Untuk pelanggan 1.300 watt, tarif per kwh sebesar Rp 1.352. Maka Rp 94.000 dibagi Rp 1.352 menjadi sekitar 70 kwh. "Inilah yang diperoleh masyarakat. Artinya bukan beli pulsa Rp 100.000 dapatnya Rp 73.000," katanya.

Dia menegaskan, penggunaan pulsa listrik tidak serta merta membuat pembayaran listrik lebih irit. "Kalau mau irit ya harus dihemat pemakaiannya bukan soal menggunakan pulsa listrik," ucapnya.