pulsa listrik

Hanya pelanggan tertentu mendapatkan diskon tarif listrik.

Jika dulu banyak masyarakat menggunakan layanan pascabayar, kini Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menyediakan layanan listrik pintar atau prabayar. Dengan adanya listrik prabayar ini, pelanggan bisa membeli pulsa listrik kapan saja melalui minimarket atau supermarket.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan seluruh kebijakan yang dibuat dilakukan secara terbuka dan sudah didiskusikan kepada pelaku usaha. Termasuk kebijakan terbaru mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2021.

"Kalau dibandingkan antara pascabayar dengan prabayar tentu sangat menguntungkan yang prabayar."

Rizal mengatakan pelajar sekolah yang belajar malam hari susah mencari pulsa token saat listrik padam.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforms, Fabby Tumiwa: Pak Rizal Ramli dapat data dari mana?

Selama ini provider pulsa token menerapkan potongan biaya adminstrasi berbeda-beda.

Konsumen dikenakan biaya administrasi dan pajak dari pemerintah daerah.

Perbedaan ini cukup menganggu dan perlu dikritisi.

Menurut Menko Rizal, masyarakat yang membeli pulsa listrik Rp 100.000 akan mendapatkan listrik berkapasitas Rp 73.000.

"Kalau beli pulsa listrik Rp100 ribu dapatnya bukan Rp75 ribu, tetapi 75 kWh. So, berbeda satuan."

Rumus tersebut diungkap seorang bloger lewat situs berbagi video Youtube.

Rizal Ramli minta PLN mengubah kebijakan pulsa listrik.

Pelanggan PLN harus membayar pajak penerangan jalan dan biaya administrasi bank.

Listrik menggunakan pulsa seharusnya jauh lebih irit.

"Provider pulsa listrik itu setengah mafia," ucap Rizal.

"Rumah tangga belum kita pikirkan. Karena meter seperti itu ongkosnya lebih mahal," kata Nur.