Jalur Pantura kelebihan kapasitas, BPK dukung Tol Laut Jokowi-JK

Jalur Pantai Utara (Pantura) yang terbentang dari Anyer hingga Banyuwangi menjadi urat nadi perekonomian nasional.

Oleh Henny Rachma Sari - Reporter

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung program tol laut yang digadang-gadang Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). Salah satu pertimbangan BPK, kondisi di jalur Pantai Utara Jawa sudah kelebihan kapasitas atau over load.

"Saya memahami niat Jokowi-JK untuk bangun tol laut. Jadi memang sudah over load," ujar anggota IV BPK RI bidang infrastruktur Rizal Djalil di Kantor BPK RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/11).

Dukungan itu bukanlah tanpa sebab. Rizal mengungkapkan, Jalur Pantai Utara (Pantura) yang terbentang dari Anyer hingga Banyuwangi menjadi urat nadi perekonomian nasional.

"Jadi sangat rasional jika niat Jokowi-JK untuk bangun tol laut. Nah kita tunggu saja realisasinya," tuturnya.

Apalagi, jalur favorit di Pulau Jawa ini selalu menelan biaya besar untuk perbaikan. Rizal mencontohkan, dana perbaikan jalur pantura yang digelontorkan di 2013 mencapai Rp 245 miliar. Realisasi sekitar Rp 228 miliar. Tahun ini, pemerintah menaikkan anggaran perbaikan jalur pantura 2 kali lipat dari sebelumnya.

"Tahun 2014 anggaran naik hampir 2 kali lipat. Yaitu sebesar Rp 424 miliar. Dan realisasinya sampai hari ini sebesar Rp 293 miliar," ucapnya.

Sebelumnya, Proyek abadi Jalur Pantura yang membentang dari Karawang hingga Losari sepanjang 273 kilometer (km) bakal diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan tersebut termasuk audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Anggota BPK RI IV yang membidangi infrastruktur Rizal Djalil menuturkan, pemeriksaan ini tidak lepas dari stigma proyek pantura sebagai proyek abadi yang tak kunjung selesai. Namun Rizal tidak serta merta menyalahkan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Orang mengatakan seolah-olah pantura itu proyek abadi. Kita akan beri jawaban. Belum tentu juga PU salah, mungkin mereka benar. Banyak orang yang terlibat dalam pengelolaan jalan ini," ujar Rizal kepada wartawan di gedung BPK RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/11).

"Tentu kita memprioritaskan apa yang jadi masalah kita. Karawang sampai Losari. Ini yang akan kita prioritaskan. Kalau itu yang akan dilakukan. BPK akan melakukan audit 273 km jalan," ucapnya.

Ruas jalan yang menjadi prioritas untuk diaudit adalah Karawang, Subang, Pamanukan, Palimanan sampai Losari. Audit ini bakal dimulai pekan depan dan diperkirakan rampung dalam tiga bulan mendatang.